KBRN, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta menjalankan fungsi pengawasan dan supervisi terhadap akselerasi digitalisasi seluruh bank. Hal tersebut seiring dengan kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu.
"Tentu ini menjadi kekhawatiran, apalagi dalam era digitalisasi. Apa yang disampaikan oleh OJK tinggal bagaimana fungsi pengawasan dan supervisi yang dilakukan oleh OJK terhadap akselerasi digitalisasi seluruh bank," kata Anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu, Minggu (11/6/2023).
Menurutnya, Indonesia sudah masuk ke dalam era digital, sehingga sistem keamanannya harus lebih canggih lagi agar tidak mudah dibobol. Apalagi menyangkut data nasabah, atau data dari pengguna jasa sebuah bank.
Dengan demikian, Masinton berharap perlu ada peningkatan terhadap keamanan yang menuntut adanya investasi di bidang perlindungan siber tersebut. Jika melihat perbankan di Amerika Serikat, investasi di bidang siber terkait data nasabah sangat tinggi.
"Maka di Indonesia, menurut saya, kita tidak bisa main-main. Apalagi dengan perlindungan data nasabah tadi apalagi gangguan dan serangan siber itu," ujarnya.
Sebelumnya, BSI menduga terdapat serangan siber yang menyebabkan layanan perbankan BSI bermasalah beberapa hari pada pertengahan bulan Mei 2023. Sehingga perseroan perlu melakukan evaluasi dan menghentikan sementara beberapa saluran untuk memastikan keamanan sistem.
"Terkait dugaan serangan siber. Pada dasarnya perlu pembuktian lebih lanjut melalui audit dan digital forensik," ucap Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam Konferensi Pers Update Layanan BSI di Jakarta, Kamis (11/5/2023) lalu.
