KBRN, Nusantara: Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/01/2025).

"Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju wilayah perencanaan IKN," ujar Basuki dikutip RRI. Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur yang telah selesai.

Pada tahap kedua pembangunan IKN, pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Basuki menjelaskan, proyek ini melibatkan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan anggaran Rp 60,93 triliun. Proyek KPBU meliputi pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, 6 proyek jalan, dan multi utility tunnel sepanjang 138,6 km.

Selain itu, groundbreaking proyek investasi tahap kesembilan senilai Rp 6,49 triliun telah dilaporkan kepada Presiden. Proyek ini mencakup pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan IKN akan fokus pada kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik. "Fasilitas pemerintahan seperti DPR RI, DPD RI, dan MPR RI akan diselesaikan sesuai arahan Presiden," ucap AHY.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan bahwa 27 tower serta rumah jabatan menteri di IKN sudah siap diresmikan. Program ini diharapkan menciptakan tata pemerintahan yang modern dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah optimistis sinergi antara pusat, daerah, dan pihak swasta dapat mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang representatif.