KBRN, Samarinda: Provinsi Kalimantan Timur akan menerima alokasi dana sebesar Rp 56,88 triliun pada tahun 2025. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan dana tersebut terdiri dari Rp 18,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp 38,41 triliun untuk transfer ke daerah.
Sebagian besar alokasi untuk belanja pemerintah pusat akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk fasilitas legislatif dan yudikatif.
"Ini sesuai dengan arahan Presiden RI, pembangunan infrastruktur di IKN akan terus dilanjutkan hingga 2028," ucap Sri Wahyuni dalam acara penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa (17/12/2024).
Selain itu, transfer ke daerah diarahkan untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung pemerataan pembangunan. Sri Wahyuni menegaskan langkah ini bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Presiden RI juga mengingatkan pentingnya efisiensi dan penghematan di semua bidang untuk menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global. "Tidak boleh ada kebocoran anggaran di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah," kata Presiden.
Dalam forum tersebut, Sri Wahyuni menekankan pentingnya belanja produktif untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan anggaran dan memastikan sinergi antarinstansi demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Selain penghargaan untuk pengelolaan anggaran terbaik, acara ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab di Kalimantan Timur.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....