Perusahaan Batubara di Kubar Diduga Tak Kantongi Izin Bongkar Muat

KBRN, Sendawar : Sekretaris Komisi I DPRD Kutai Barat (Kubar), Henrik, mengatakan, meski DPRD belum melakukan penelusuran secara mendetail, namun diduga, hampir semua Perusahaan Batubara di Kubar, tidak mengantongi atau belum mengurus izin bongkar muat dan tambat tongkang batubara.

Karena itu, DPRD Kubar, menurutnya, akan melakukan penelusuran lebih jauh, untuk memastikan hal itu. Jika memang demikian, sangat disayangkan karena menimbulkan kerugian, sebab tidak ada retribusi masuk ke daerah, sementara hasil alam habis di keruk.

“Masih dalam penelitian kita, kemungkinan besar, perusahaan-perusahaan yang ada ini tidak mengurus izin tambat dan bongkar muatnya itu,” kata Henrik, kepada RRI, Selasa (15/4/2025).

Segala aktivitas bongkar muat termasuk tambat tongkang batubara, lanjutnya, memiliki izin tersendiri. Harus ada kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan lain sebagainya.

“Kalau secara perizinan teknis pekerjaan mereka, itu sudah di penuhi. Tetapi terkait tambat dan bongkar muat ini, besar kemungkinan belum ada,” ungkapnya.

Dugaan itu diperkuat dengan keterangan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang mana menurut Henrik, satu pun belum ada yang terdaftar di dinas atau instansi terkait di Provinsi.

“Berdasarkan informasi dari dishub provinsi, waktu kunjungan kerja kemarin. Itu belum ada izin bongkar muat dan tambat tongkat batubara di Kubar yang terdaftar,” terangnya.

Henrik berharap kepada perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang berinvestasi di Kutai Barat, agar bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. salah satunya dengan mengurus segala izin yang dibutuhkan, termasuk soal izin bongkar muat dan tambat tongkang batubara, karena berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Barat.

“Jadi jangan juga kesannya, perusahaan ini terlalu monopoli, semuanya diambil, tetapi tidak ada kontribusi untuk daerah,” pungkasnya.