KBRN, Jayapura: Program hilirisasi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional. Bagi Papua, hilirisasi menjadi peluang besar untuk berkontribusi dalam rantai nilai industri di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Provinsi Papua, Ronald Antonio kepada RRI, Jumat (24/1/2025). Menurutnya, Papua memiliki potensi sumber daya alam luar biasa yang dapat dimaksimalkan.

"Kekayaan sumber daya alam Papua melimpah, seperti tambang tembaga, emas, gas alam dan hasil perkebunan. Sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, hasil hutan dan energi terbarukan sangat cocok dikembangkan melalui hilirisasi," kata dia.

“Pengolahan tembaga, emas, sagu, dan kopi dapat memberikan nilai tambah signifikan. Produk ini juga mampu bersaing di pasar nasional dan internasional," ujarnya lagi.

Menurutnya, di sektor kelautan, Papua memiliki potensi besar seperti pengolahan ikan tuna dari perairan Arafura. Selain itu, rumput laut di Biak dan Sarmi, serta biota laut seperti udang dan kepiting dapat diolah untuk meningkatkan nilai ekonominya.

“Hasil hutan seperti kayu merbau, rotan, dan getah damar juga dapat dijadikan produk jadi yang bernilai tinggi. Papua juga memiliki peluang besar dalam pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga air dari Sungai Mamberamo," ucap Ronald.

Ia menambahkan, energi matahari di pedalaman serta biomasa dari limbah perkebunan sagu dan kelapa sawit juga dapat mendukung keberlanjutan. Namun, tantangan utama masih ada, terutama terkait minimnya infrastruktur.

“Pelabuhan, jalan, fasilitas energi, dan jaringan telekomunikasi masih perlu ditingkatkan. Meski pemerintah telah berupaya membangun infrastruktur, percepatan sangat diperlukan,” ujar Ronald.

Tantangan utama lain, lanjutnya, adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian khusus di bidang industri hilir. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif untuk membekali masyarakat Papua.

"Pendidikan dan pelatihan harus secara intensif dilakukan. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri hilir," katanya.

Selain itu, pihaknya juga melihat pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dalam ekosistem hilirisasi. Kadin Papua, kata dia, akan terus mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi bagian integral dari proses hilirisasi.

"Keterlibatan masyarakat adat Papua, termasuk pengakuan hak ulayat juga harus menjadi prioritas utama untuk memastikan keberlanjutan. Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Papua terhadap PDB nasional," ucap Ronald.

Ia berharap program ini dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. “Kami optimistis, dengan sinergi pemerintah dan dunia usaha, Papua dapat menjadi contoh sukses hilirisasi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Ronald.