KBRN, Palu: Sebuah dokumen yang berisi username dan password yang diperlukan untuk mengakses server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) telah tersebar luas di internet baru-baru ini. Diduga, dokumen ini adalah sumber dari insiden peretasan dan ransomware yang menyerang server PDNS.

Dilansir dari Kotakgame, dokumen tersebut menunjukkan bahwa password yang digunakan untuk mengakses data kependudukan tergolong mudah ditebak atau digunakan dengan sering. Ini menunjukkan kelemahan kebijakan keamanan kata sandi PDNS.

Dokumen yang diduga diunggah oleh "orang dalam" ke situs berbagi dokumen Scribd, menunjukkan bahwa seseorang menggunakan password "Admin#1234" untuk mengakses server milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Situs NordPass, penyedia layanan pengatur password, mengklaim bahwa kata "admin" dan kombinasi angka "12345" termasuk dalam daftar password yang paling sering digunakan dan mudah dibobol.

Meskipun ada perubahan yang melibatkan huruf kapital dan karakter unik, waktu yang dibutuhkan untuk crack password tersebut masih cukup singkat. Sebagai contoh, seorang hacker dapat membobol password "admin@123", yang menurut NordPass berada di urutan ke-55 paling sering digunakan di dunia, dalam waktu sekitar 34 menit.

Menurut Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pemerintah telah menemukan pihak internal yang bertanggung jawab atas serangan ransomware LockBit 3.0 yang menyerang PDNS 2. Hadi setelah memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024), meyebutkan, dari hasil forensik, pihaknya sudah bisa mengetahui siapa yang selalu menggunakan password tersebut dan menjadi penyebab masalah serius ini.

Sementara, Semuel Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kemungkinan orang dalam yang membocorkan dokumen internal Kominfo.

Meskipun demikian, Semmy tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang jangka waktu penyelidikan ini dan tidak mengonfirmasi keakuratan data yang ditemukan dalam dokumen akses PDNS yang tersebar di Scribd. Namun, yang jelas adalah bahwa Semmy tidak dapat mengawasi proses penyelidikan ini lebih lanjut karena pengunduran dirinya sedang diproses dan dia tidak akan menjabat lagi di Kominfo.

Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan yang kuat diperlukan untuk pengelolaan data pemerintah, mengingat risiko kebocoran data dan serangan siber meningkat dengan kredensial yang mudah ditebak. Pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam memperbaiki sistem keamanan dan mencegah kejadian serupa terjadi lagi. (KA)