MenPAN-RB Dorong Transformasi Digital untuk Perkuat Layanan ASN

RRI.CO.ID, Jakarta – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menjelaskan transformasi digital merupakan upaya peningkatan kapasitas SDM lembaganya. BPOM juga telah resmi meluncurkan beberapa inovasi digital untuk mendukung pengelolaan ASN dan meningkatkan kualitas pelayanannya.

Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini menyetujui pernyataan tersebut. Ia juga mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memperkuat layanan pemerintahan berbasis digital.

Rini memberikan apresiasi yang besar terhadap BPOM yang telah menghadirkan beberapa aplikasi manajemen ASN berbasis kecerdasan buatan (AI). Ia menilai inovasi tersebut sudah sesuai dengan arah pemerintah dalam membangun pemerintahan berbasis digital.

“Pemerintahan digital tentunya bukan hanya tentang bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan layanan ke dalam internal ASN,” ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Nasional SDM BPOM 2026 di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.

Menurut Rini, transformasi digital perlu memberikan kemudahan bagi ASN dalam mengakses berbagai layanan kepegawaian. BPOM kini mengembangkan layanan yang mendukung manajemen talenta hingga membantu pegawai memperoleh informasi terkait layanan kepegawaian.

Rini juga membahas capaian BPOM dalam sektor pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan BPOM mendapatkan penilaian tinggi dalam pelayanan publik serta survei kepuasan masyarakat.

Selain memperkuat layanan digital, Rini juga turut mengapresiasi keterlibatan BPOM dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). BPOM kini tercatat telah membantu pelayanan MPP di kisaran 194 unit yang tersebar di berbagai daerah.

“Badan POM selalu hadir di setiap MPP dan saat ini ada sekitar 194 unit yang ada di MPP. Badan POM juga membantu MPP dan saya berharap nanti sekitar 159 lagi bisa diisi oleh Badan POM,” ucap Rini.

Rini juga menyampaikan bahwa transformasi birokrasi harus berorientasi pada kemudahan pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Rini, pemanfaatan teknologi harus beriringan dengan pembenahan internal agar birokrasi menjadi semakin efektif dan responsif.

“Kita sedang membenahi birokrasi bersama, jadi birokrasi itu harus responsif, tidak boleh mempersulit rakyat, wajib memberantas keborosan anggaran. Serta mempercepat pelayanan digital, dan menguatkan sinergi antar lembaga untuk mengawal pengawasan pangan dan kesehatan nasional,” ujar Rini, menambahkan.

Rini berharap BPOM terus memperluas dukungan agar pelayanan pengawasan obat dan makanan semakin mudah diakses masyarakat. Langkah ini sekaligus menguatkan sinergi antar lembaga dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif. (Shafira Nursyifa)