KBRN, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Bekasi, akan rampung pada tahun 2024. PDN ini nantinya akan mengintegrasikan data Kementerian/Lembaga di Indonesia.

"Yang Bekasi sedang berjalan diharapkan tahun depan sebelum bulan Oktober sudah diresmikan," kata Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (12/6/2023).

Selain di Bekasi, pemerintah akan membangun PDN di tiga lokasi lainnya, yaitu di Batam, Ibu Kota Nusantara (Kalimantan Timur), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). Menurut Semuel, PDN Batam saat ini masih dalam proses tender, sementara dua PDN lainnya masih dalam perencanaan.

"IKN dan Labuan Bajo itu kita masih belum selesai melakukan analisis lokasi, karena tentang tanahnya, tentang kesiapan lahannya terkait bencana alam segala macam itu lagi dilakukan asesmen," ujarnya.

Semuel menyebut, saat ini Pemerintah juga tengah melakukan persiapan Peraturan Menteri tentang Pusat Data Nasional, termasuk standar keamanannya berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Nantinya akan ada empat tingkatan klasifikasi data pada PDN, antara lain data yang bersifat terbuka, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.

"Itu adalah empat klasifikasi yang harus dilakukan kajiannya. Kalau sangat rahasia diharapkan tidak nyambung ke internet. Itu biasanya satu persen kalau di pemerintahan," kata Semmy.

Pembangunan Pusat Data Nasional merupakan program pemerintah untuk menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). PDN dibangun untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien.

"Impian kita menjadikan satu data Indonesia itu terjadi, karena data-datanya itu tersambungkan dan negara bisa mengelola data-data dengan baik dan bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan," kata Semmy.