KBRN, Phnom Penh: Pemimpin Kamboja, Hun Manet, pada Kamis (5/9/2024) mengecam kritik internasional terhadap penangkapan hampir 100 orang. Mereka ditangkap karena memprotes kesepakatan pengembangan regional dengan Laos dan Vietnam.

Amnesty Internasional dan Human Rights Watch juga mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka mengungkapkan kekhawatiran tentang penangkapan sewenang-wenang terhadap 94 orang sejak akhir Juli.

Mereka menuduh penangkapan ini melanggar hak-hak manusia dan menyebutkan bahwa 59 dari yang ditangkap masih ditahan secara ilegal. Hun Manet membela tindakan kerasnya, menyatakan bahwa pihak berwenang harus melindungi ketertiban sosial.

Melansir dari Associated Press News, ia juga menuduh tindakan pengunjuk rasa ini berusaha menggulingkan pemerintah. Perjanjian Kawasan Pengembangan Kamboja-Laos-Vietnam (CLV-DTA) diratifikasi pada 2004, bertujuan memfasilitasi kerja sama perdagangan dan migrasi di wilayah perbatasan.

Kritikus di media sosial mengklaim perjanjian ini merugikan kepentingan Kamboja dan memberikan kelebihan kekuasaan kepada Vietnam. Oposisi politik di luar negeri, termasuk di Jepang, Korea Selatan, Prancis, Australia, dan AS, juga mengkritik perjanjian ini dan mendesak pemerintah untuk mencabutnya.

Sebagai respons, pemerintah melancarkan tindakan keras dengan penangkapan dan penempatan ribuan personel keamanan, terutama di Phnom Penh. Kelompok hak asasi manusia lokal mengklaim pemerintah memantau aktivis dan memberlakukan blokade jalan menuju ibu kota.

Pemerintah juga melakukan pencarian sewenang-wenang terhadap kendaraan. Menanggapi kritik tersebut, Manet mengatakan ada bukti yang cukup untuk mendakwa para pengunjuk rasa.

Dari 66 orang yang ditangkap terkait protes pada 18 Agustus, 57 orang telah dibebaskan. Pembebasan ini terjadi setelah mereka diinterogasi.

Sementara itu, sembilan orang yang dianggap sebagai otak pelaku telah didakwa secara resmi. Hun Manet menegaskan bahwa penegakan hukum adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas negara.