Gaza Sebut Israel Blokir 65 Persen Bantuan Kemanusiaan

  • 09 Sep 2026 13:03 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Kantor Media Pemerintah Gaza memperingatkan Israel terus membatasi masuknya bantuan kemanusiaan dan pangan ke Jalur Gaza.
  • Gaza menyebut kebijakan pembatasan bantuan Israel sebagai bentuk kelaparan diam-diam dan rekayasa kelaparan terhadap warga Palestina.
  • Lebih dari 95 persen warga Gaza kini sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional untuk bertahan hidup.

RRI.CO.ID, Gaza — Kantor Media Pemerintah Gaza memperingatkan bahwa Israel terus membatasi masuknya bantuan kemanusiaan dan pangan ke Jalur Gaza. Gaza menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk “kelaparan diam-diam” dan “rekayasa kelaparan” terhadap warga Palestina.

Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, Israel mengendalikan jumlah makanan yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut. Lebih dari 95 persen warga Gaza kini sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan, dilansir dari Palestine Chronicle, Rabu, 9 September 2026.

Sementara itu, lebih dari 90 persen warga telah kehilangan daya beli dan tidak mampu membeli makanan yang cukup. Kondisi tersebut membuat masyarakat Gaza bergantung pada bantuan yang diizinkan masuk oleh otoritas Israel.

Pihak berwenang Gaza menuduh Israel mencegah ratusan ribu truk bantuan memasuki wilayah tersebut, meskipun terdapat komitmen dalam kesepakatan gencatan senjata. Data yang disampaikan Gaza mencakup periode 330 hari sejak kesepakatan gencatan senjata.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, sebanyak 198.000 truk yang membawa bantuan kemanusiaan dan pangan seharusnya memasuki Gaza selama periode tersebut. Namun, hanya 69.387 truk yang disebut diizinkan memasuki Gaza.

Jumlah tersebut hanya mencapai sekitar 35 persen dari target yang disepakati. Dengan demikian, sekitar 65 persen bantuan yang seharusnya masuk disebut tidak dapat memasuki Gaza.

Kekurangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 128.600 truk bantuan dan pangan. Pembatasan tersebut memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah sangat parah akibat bertahun-tahun serangan, pengungsian, dan kehancuran di wilayah tersebut.

Pihak berwenang Gaza menilai pembatasan bantuan sebagai kebijakan kelaparan yang sistematis. Mereka menuduh Israel bertanggung jawab atas kondisi tersebut serta menyalahkan negara dan pihak yang dianggap mendukung Israel atas konsekuensi kemanusiaan.

Kantor Media Pemerintah Gaza menyerukan lembaga internasional untuk mendokumentasikan dampak pembatasan bantuan terhadap masyarakat. Organisasi kemanusiaan juga diminta mengungkap kondisi yang terjadi akibat pembatasan tersebut.

Gaza mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk segera memberikan tekanan kepada Israel. Mediator dan pihak pendukung kesepakatan gencatan senjata juga diminta memastikan Israel mematuhi ketentuan yang telah disepakati.

Tekanan tersebut bertujuan memastikan Israel mematuhi ketentuan kesepakatan gencatan senjata. Gaza menuntut agar bantuan pangan dan kemanusiaan dapat masuk tanpa pembatasan dan dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk.

Kantor Media Pemerintah Gaza memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan akan semakin parah. Kondisi tersebut dapat terjadi jika tidak ada langkah efektif untuk menjamin kelancaran bantuan ke wilayah tersebut.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....