PBB: Bantuan Kemanusiaan Terus Disalurkan ke Gaza

RRI.CO.ID, Gaza — Badan-badan kemanusiaan PBB mengatakan bantuan terus disalurkan ke Gaza setiap hari meskipun menghadapi pembatasan, kondisi tidak aman, dan kekurangan pendanaan. Tim PBB di Gaza pada Rabu, 2 September 2026 mengambil ratusan palet bantuan dari perlintasan Kerem Shalom.

Bantuan tersebut mencakup popok dewasa, tas sekolah, serta makanan tambahan untuk bayi dan anak-anak. Informasi tersebut disampaikan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dilansir dari Xinhua.

Koordinator Kemanusiaan PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Ramiz Alakbarov, menyelesaikan kunjungan selama tiga hari ke Gaza pada Kamis, 3 September 2026. Ia menegaskan bahwa persiapan menghadapi musim hujan dan musim dingin menjadi prioritas utama.

PBB menyebut dukungan tambahan dari para donor sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi tersebut. OCHA juga meminta Israel mencabut berbagai pembatasan dan mempercepat proses permohonan masuknya peralatan penting.

Peralatan tersebut termasuk oli mesin dan bahan lain yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan bantuan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan sejak Oktober 2023, PBB dan para mitranya telah membantu evakuasi medis lebih dari 13.000 pasien Gaza.

WHO mengatakan ribuan pasien masih membutuhkan perawatan medis khusus yang tidak tersedia di Gaza. WHO menyerukan pembukaan kembali jalur rujukan medis dari Tepi Barat, termasuk akses menuju rumah sakit di Yerusalem Timur.

WHO juga meminta dukungan untuk memulihkan sistem kesehatan dan pasokan medis di Gaza guna mengurangi ketergantungan terhadap evakuasi medis. Ambulans dan peralatan medis yang saat ini masih dibatasi juga harus diizinkan masuk ke Gaza.

Di Tepi Barat, situasi kemanusiaan juga menjadi perhatian setelah pasukan Israel menghancurkan komunitas Khirbet at Tabban di Hebron. PBB dan mitra kemanusiaan mengunjungi lokasi tersebut pada Kamis untuk menilai kebutuhan warga yang kehilangan tempat tinggal.

PBB kembali menegaskan bahwa warga Palestina di seluruh wilayah pendudukan harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut harus diberikan berdasarkan hukum humaniter internasional.

Menjelang tahun ajaran baru, mitra-mitra pendidikan juga melaporkan bahwa sejumlah guru tidak diizinkan memasuki Yerusalem. Selama paruh pertama tahun ini, tercatat 224 insiden yang berdampak terhadap sektor pendidikan di seluruh Tepi Barat.

Insiden tersebut secara langsung memengaruhi lebih dari 20.000 siswa dan 850 tenaga pendidikan. Menurut OCHA, insiden terkait akses dan kekerasan yang dilakukan para pemukim mencakup lebih dari tiga perempat dari seluruh kasus.