PBB Serukan Aksi Global Baru Atasi Krisis Rohingya

RRI.CO.ID, New York — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan perhatian dan tindakan internasional baru untuk mengatasi krisis Rohingya. Seruan tersebut disampaikan hampir satu dekade setelah kekerasan besar terhadap Rohingya pada 2017.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan warga Rohingya di Myanmar, Bangladesh, dan negara-negara lain kini menghadapi ketidakamanan. Ruang perlindungan bagi mereka juga semakin menyempit, sementara prospek tercapainya solusi jangka panjang semakin berkurang.

Melansir dari Anadolu, Rabu, 26 Agustus 2026, situasi tersebut diperburuk oleh pemangkasan pendanaan bantuan kemanusiaan. Kondisi itu berdampak pada bantuan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa para pengungsi.

Di Myanmar, warga Rohingya dan komunitas lainnya masih terjebak dalam konflik dan pengungsian. Mereka menghadapi pelanggaran berat hak asasi manusia dan berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang dilakukan militer Myanmar dan Arakan Army.

Ratusan warga sipil dilaporkan terus terbunuh setiap tahun, serta pergerakan dan akses terhadap bantuan kemanusiaan juga masih dibatasi. Warga Rohingya turut menghadapi risiko perekrutan paksa, penangkapan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual.

Guterres kembali menyerukan perlindungan terhadap warga sipil berdasarkan hukum internasional. Seruan perlindungan tersebut termasuk hukum hak asasi manusia, hukum humaniter, dan hukum pengungsi internasional.

Guterres juga menyampaikan apresiasi kepada Bangladesh dan negara-negara lain yang menampung pengungsi dari Myanmar. Ia mendesak seluruh negara memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melarikan diri dari krisis tersebut.

Sekjen PBB turut menyatakan keprihatinan atas meningkatnya jumlah warga Rohingya yang meninggal di laut. Ia menyerukan kerja sama regional untuk pencarian dan penyelamatan, memastikan pendaratan aman, serta mengambil tindakan terhadap perdagangan manusia.

Guterres juga memperingatkan meningkatnya misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian yang menargetkan warga Rohingya di Myanmar dan sejumlah negara lain. Dujarric mengatakan Guterres meminta masyarakat internasional memperkuat aksi bersama untuk mengatasi krisis tersebut.

Ia mendukung solusi politik yang inklusif dan komprehensif untuk Myanmar yang dapat mengatasi akar penyebab krisis berkepanjangan. Guterres menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus terus diberikan selama kondisi belum memungkinkan bagi warga Rohingya untuk kembali ke Myanmar.

Bantuan tersebut juga perlu disertai peluang mata pencaharian dan dukungan untuk membangun kemandirian. Menurut Guterres, kepulangan warga Rohingya harus dilakukan secara sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan.