RRI.CO.ID, Jakarta – Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, menegaskan perubahan sosial maupun politik harus ditempuh melalui demokrasi yang sah. Pernyataan itu disampaikannya pada peringatan satu dekade peristiwa upaya kudeta di Turki.

Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi negaranya dalam memperkuat sistem demokrasi. Talip menekankan penggunaan kekacauan untuk mencapai tujuan politik tidak dapat dibenarkan.

Demikian pula dengan penyalahgunaan agama maupun militer demi kepentingan politik, yang dinilainya tidak dapat diterima. Menurut Talip, setiap kelompok memiliki hak untuk memperjuangkan tujuan politik secara sah melalui proses demokrasi.

“Dalam 10 tahun kami telah melihat betapa pentingnya untuk mengekalkan demokrasi,” ujarnya, Rabu 15 Juli 2026 di Jakarta. “Kami juga melihat bahwa institusi demokrasi harus jauh lebih kuat dan tangguh untuk melindungi dirinya.”

Karena itu, Pemerintah Turki juga mengajarkan kepada generasi muda bahwa perubahan harus diperjuangkan melalui jalur politik yang konstitusional. Negara itu juga terus memperkuat konstitusi, parlemen, dan berbagai institusi demokrasi agar semakin tangguh menghadapi ancaman.

Talip menambahkan demokrasi merupakan nilai bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Menurut dia, media, perguruan tinggi, partai politik, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan demokrasi.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Syaroni Rofii, mengatakan peristiwa 15 Juli 2016 memperkuat komitmen Turki untuk menjaga demokrasi. Menurut dia, masyarakat negara itu memiliki pengalaman pahit akibat beberapa kali kudeta yang pernah dialaminya.

Karena itu, muncul kehendak kuat dari rakyat agar pemerintahan yang dipilih secara demokratis tidak lagi digulingkan melalui kekuatan militer. “Pesan utama peringatan itu adalah pentingnya menghormati hasil pilihan rakyat dan menjaga keberlangsungan pemerintahan melalui proses demokrasi,” katanya.