Indonesia Dorong Pemajuan Hak-hak Perempuan oleh OKI

KBRN, Nouakchott : Indonesia mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) menjadikan isu hak-hak perempuan sebagai salah satu agenda utama. Hal itu disampaikan Direktur Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI, Tri Tharyat, dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-49 OKI pada 16-17 Maret 2023, di Nouakchott, Mauritania.

“OKI harus berada di garda terdepan dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan dalam Islam," ujar Tri Tharyat dalam keterangan resmi yang dikutip RRI, Senin (20/3/2023).

“Islam sangat mengormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Kontribusi perempuan dalam dunia Islam juga sangat nyata,” katanya.

Pada kesempatan itu, Tri juga menyebut OKI harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengatasi situasi di Afghanistan. Indonesia mendorong agar OKI mendesak Pemerintah Taliban untuk membatalkan kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Indonesia juga menyampaikan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam kunjungan ulama negara-negara anggota OKI ke Afghanistan. Menurut Tharyat, komitmen Indonesia dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan di Afghanistan sangat jelas.

"Pada Desember 2022, Indonesia bersama Qatar menggelar Konferensi Internasional mengenai Pendidikan bagi Perempuan Afghanistan, yang berhasil mengumpulkan komitmen bantuan internasional untuk sektor pendidikan dan kesehatan di negara Asia Tengah tersebut,” katanya.

Pesan lainnya yang disampaikan Indonesia adalah mengenai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Di tengah kesewenang-wenangan penjajahan Israel, Indonesia menekankan pentingnya OKI untuk bersatu dan melakukan langkah-langkah konkrit untuk mendukung Palestina.

"Hal ini termasuk melalui dukungan terhadap permintaan pendapat hukum dari Mahkamah Internasional serta dorongan terhadap proses perdamaian," ucap Tri.

Hal terakhir yang ditekankan Indonesia adalah pentingnya OKI perkuat kerja sama konkrit dalam bidang pembangunan. Hal ini terutama agar OKI dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan umat.

"Beberapa bidang kerja sama yang diusulkan Indonesia antara lain dalam pengembangan vaksin, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan industri halal. Indonesia juga mendorong kolaborasi OKI dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pusat Kerja Sama Selatan-Selatan yang berkedudukan di Jakarta," katanya.

OKI dibentuk tahun 1967 untuk meningkatkan solidaritas Islam serta menjadi wadah kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. OKI beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika.