Proyek jembatan ATJ ditargetkan masuk tahap perencanaan tahun 2024

KBRN,Sendawar : Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) untuk membuat rencana baru pembangunan Jembatan Aji tulur Jejangkat-ATJ di lokasi berbeda yang nantinya akan menghubungkan Kecamatan Melak dan Kecamatan Mook Manaar Bulatn.

Pasalnya, proyek jembatan yang berlokasi di Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak ini mangkrak sejak 2015 lalu dan pembangunannya tidak bisa dilanjutkan.

Karena itulah pemerintah pusat berencana membangun jembatan tersebut

Bupati Kutai Barat, FX Yapan menegaskan, Pemkab Kutai Barat telah melakukan pertemuan dengan balai besar pelaksanaan jalan nasional (BBPJN) di Balikpapan.

Rapat tersebut membahas kelanjutan dari pembangunan Jembatan ATJ, dari hasil rapat tersebut BBPJN tidak akan melanjutkan pembangunan yang ada saat ini.

Jadi, saat pertemuan 80 persen menyatakan bahwa BBPJN merencanakan jembatan itu akan dibangun baru.

Rencananya, pembangunan Jembatan ATJ ini akan dilakukan di sebelah ilir jembatan yang ada saat ini.

Yapan mengatakan, Pemkab Kutai Barat yang merencanakan, tapi pembangunannya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

Proyek jembatan baru ini sendiri ditargetkan pada tahun 2024 ini masuk tahap perencanaan.

“Kita yang merencanakan pembangunan. Namun, untuk pembangunan fisiknya langsung dilakukan oleh pusat. Di tahun 2024 kita sudah masuk perencanaan itu dan fisiknya mereka,” ucap bupati.

Diketahui, pembangunan proyek jalur penghubung di Kutai Barat ini mulai dikerjakan sejak tahun 2012 lalu.

Sayangnya, pada tahun 2015 pengerjaan dari megaproyek jembatan ini tidak dilanjutkan.Hingga akhir tahun 2016, terjadilah putus kontrak pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk mengerjakan jalur penghubung yang dimaksud.

Meskipun investasi yang terserap untuk membangun jembatan di Kutai Barat ini nilainya mencapai Rp300 miliar.

Hingga kini, diketahui bahwa infrastruktur jalur penghubung tersebut masih tidak dilanjutkan pengerjaannya. Setelah diusut, ternyata terdapat dugaan tindak pidana korupsi pada megaproyek pembangunan jalur penghubung di Kalimantan Timur tersebut.