KBRN, Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI menargetkan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H paling lambat akhir September 2023. Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie mengatakan, Salah satu alasan pembentukan Panja itu karena Arab Saudi pengubah proses pelayanan hajinya.
"Jadi memang mereka sudah memulai proses itu di pertengehan September ini," kata Anna dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Rabu (20/9/2023).
Ia mengatakan, pelaksanaan haji tahun ini memberikan banyak pelajaran seiring perubahan yang terjadi di dunia. "Jadi cara kita menyelenggarakan dan pendekatan penyelenggaraan ibadah haji juga harus berubah banyak hal yang disesuaikan dengan zaman," ujarnya.
Menurut Anna, pelajaran terbesar yang didapatnya dari pelaksanaan haji tahun ini adalah konsep istitha’ah haji. Terutama yang menyangkut kesehatan para jemaah. "Karena kan tahun ini kita taglinenya Haji Ramah Lansia. Tapi bukan berarti bahwa tahun-tahun mendatang tidak ada jemaah haji lansia," ucapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penanganan kesehatan di tanah suci. Dengan melayani jemaah haji seoptimal mungkin nantinya. "Rencana terdekat saya kira itu," kata Anna.
Di tahun depan, lanjutnya lagi, akan ada perubahan dalam pelayanan haji, salah satunya peningkatan konsep istitha’ah kesehatan. "Konsepnya ada perubahan seperti cek kesehatannya. Nanti kira-kira prosesnya akan berubah," ucapnya.
Kemudian, Komisi VIII DPR menyarankan peningkatan proses konsumsi bagi jemaah haji. Menurutnya, menu untuk jemaah tidak hanya sekedar sesuai dengan selera Nusantara, tetapi lunak dan kerasnya makanan juga harus dipertimbangkan. "Jadi kita nanti akan menyediakan makanan alternatif, itu yang akan jadi perubahan nanti," katanya.
Selain itu, Kemenag juga akan menyediakan layanan kesehatan mental. Hal itu karena panjangnya waktu melaksanakan rangkaian ibadah haji. "Dalam situasi yang panas ternyata layanan kesehatan mental itu diperlukan," kata dia.
Anna menyampaikan seputar kuota haji dalam pelaksanaannya di tahun depan. Terutama untuk kuota haji reguler dan non-kuota tambahan. "Kita minta pihak Arab Saudi juga untuk mengaturnya. Karena kemarin Arab Saudi memberikan visa banyak untuk yang nonkuota sehingga ketika di Arafah terjadi kepadatan," ujarnya.
