KBRN, Singkil : Di nilai kurangnya transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBKam) hingga beberapa tahun, sejumlah warga dari Desa Penjahitan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APIP) melakukan audit khusus realisasi penggunaan Dana Desa (DD) mereka sejak tahun 2018 - 2023.
Penyampaian aspirasi atau permintaan audit khusus pengelolaan DD itu, di ungkap mereka melalui unjuk rasa yang di gelar di Depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Kamis (14/9/2023).
" Selain pengelolaan Dana Desa (DD) kami juga meminta Kejari dan Inspektorat mengusut tuntas secara khusus penyertaan modal Badan Usaha Milik Kampong (BUMK) sejak tahun 2018 hingga tahun 2023," ungkap Musda Sagala, di sela - sela mereka melakukan aksi damai di depan kantor Kejari Singkil.
Tambahnya, selain di nilai dalam pengelolaan Dana Desa (DD) selama kurang transparan. Juga ia menegaskan pejabat yang ada di Desanya di duga melakukan pembodohan terhadap sejumlah masyarakat yang ada di Desa Penjahitan, Gunung Meriah, Aceh Singkil.
" Kami juga selama ini di bodoh - bodohi Kades, Ketua BUMK dan lainya. Sehingga menimbulkan kisruh di Desa/Kampung, " tambahnya
Amatan RRI, setelah menyampaikan aspirasi di Depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil. Puluhan warga melanjutkan aksi damai mereka di depan Kantor Inspektorat setempat, yang di kawal oleh aparat kepolisian resort (Polres) Aceh Singkil, Aceh.
