ANGGOTA Komisi XI dari Fraksi Golkar Galih Kartasasmita mengusulkan sejumlah objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk jasa atau layanan di sektor pariwisata hingga ke sumber daya alam baru non minyak dan gas bumi. Salah satu usulan yang mengemuka ialah supaya pemerintah memungut tarif dari pembukaan layanan kasino, sebagaimana yang dilakukan di Uni Emirat Arab (UEA).
Alasan Galih, UEA memiliki kemiripan dengan Indonesia karena sama-sama bergantung dengan sektor sumber daya alam (SDA) untuk setoran PNBP. Namun, karena sudah menyadari SDA sangat berfluktuasi dan berisiko bagi fiskalnya, layanan di sektor non-SDA menjadi digenjot untuk memperoleh PNBP.
Selain UEA, pengenaan kasino sebagai objek baru PNBP juga telah dilakukan pemerintah Thailand. Negara tetangga tersebut tengah mempertimbangkan kebijakan untuk melegalkan perjudian di negara tersebut, dengan membuka resor kasino bergaya Singapura, termasuk mengizinkan situs taruhan online.
Selain UEA, sebuah komite ad-hoc beranggotakan 60 orang untuk mempelajari legalisasi perjudian dan kasino di tempat yang disebut sebagai kompleks hiburan didirikan oleh parlemen Thailand akhir tahun lalu. Komite ini mendapat dukungan dari anggota parlemen baik di pemerintahan maupun oposisi.
Wacana legalisasi kasino sebagai objek PNBP menjadi perdebatan tersendiri, mengingat Indonesia memiliki norma hukum dan sosial yang ketat terhadap praktik perjudian. Namun, Galih menilai sudah saatnya pemerintah memikirkan pendekatan yang inovatif dan realistis dalam menggali potensi pemasukan negara dari sektor non-konvensional.
Hingga kini, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah. Kita berharap pemerintah menanggapi usulan ini secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....