Mediasi Konflik Di Wouma Menuju Kesepakatan Damai Inisiasi Adat

KBRN, Wamena: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus berupaya melakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan konflik antar warga Asolokobal dan Wouma yang terjadi di Distrik Wouma dan sekitarnya sejak 2 pekan lalu.

Mediasi ke 3 atas konflik tersebut dilakukan pada senin (01/07/2024) di salah satu hotel di Wamena. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai, bersama Pj. Sekda, Pj. Bupati Jayawijaya, Sekda Lanny Jaya, ketua MRP, ketua LMA Jayawijaya, Dandim 1702 Jayawijaya, Theo Hesegem selaku mediator dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Selain itu, pertemuan yang dimulai sekitar pukul 16.30 tersebut, hadir juga perwakilan tokoh masyarakat dari Kurima dan Lanny Jaya, sementara perwakilan dari Asolokobal tidak bisa hadir karena terlampau sore. Informasi yang dihimpun masyarakat Asolokobal prinsipnya sepakat berdamai dan tidak berkonflik lagi.

Usai pertemuan, Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai mengatakan, poin penting dalam pertemuan ini adalah keinginan dari kedua belah pihak untuk menghentikan pertikaian dan bersama-sama menuju perdamaian atau kesepakatan damai.

“Itu poin pertama yang pemerintah apresiasi dan yang kedua adalah pemerintah provinsi turut memfasilitasi langkah – langkah menuju inisiasi perdamaian berbasis adat. Tentu pemerintah provinsi akan memberikan dukungan untuk acara inisiasi adat itu baik Asolokobal dan Wouma” katanya.

Dikatakan, dukungan pemerintah dimaksud, bukan dalam bentuk ganti rugi ataupun bayar kepala atas korban meninggal akibat perang suku, melainkan dukungan untuk mempercepat dalam menuju inisiasi perdamaian secara adat tersebut.

“Kami berharap inisiasi adat itu dilakukan dalam waktu yang sesegerah mungkin dalam minggu ini. Kami akan mengutus wakil kami kepada kedua bela pihak untuk membahas langkah – langkah penyelesaian inisiasi adat itu” kata Wanggai dalam sesi wawancara dengan RRI Wamena.

Inisiasi adat tersebut menurut Gubernur, merupakan langkah awal untuk membangun sebuah model penyelesaian konflik berbasis budaya dengan tetap menghormati hukum positif, sehingga dalam proses inisiasi adat tersebut akan mengundang berbagai pihak.

“Untuk kita sama-sama sepakat untuk penanganan persoalan – persoalan ini secara baik, baik secara budaya tapi kemudian pemerintah hanya sebagai peran mediator saja. Kita harap kedepan pemerintah tidak memberikan kebijakan ganti rugi, kita harus mengambil langkah yang tegas kedepan, ada aspek jerah hukum juga secara hukum positif” Ujarnya.

Disinggung tentang ketidakhadiran pihak Asolokobal, Gubernur Wanggai menyebutkan, ketidak hadirannya tidak bermaksud lain akan tetapi karena masalah teknis dan sudah sore, namun pada prinsipnya masyarakat Asolokobal juga sepakat konflik ini diakhiri.

“Tidak hadir ini bukan karena tidak mau tapi saya ingin kita sampaikan ke public bahwa semua sudah sepakat untuk damai, besok akan dilanjutkan dan pihak Asolokobal akan hadir, ini lebih pada persoalan teknis saja, sudah kesorehan untuk mereka hadir di sini jadi besok kita akan lanjutkan untuk pertemuan lengkap, tapi prinsip dasarnya seperti itu untuk kita bisa selesaikan” jelasnya.

Pertemuan mediasi itu akan dilanjutkan besok (Selasa 02 Juli 2024) untuk melakukan kesepakatan tentang langka-langkah menuju inisiasi perdamaian secara adat. “Kita akan lanjutkan pertemuan besok ini untuk mensepakati langkah – langkah inisiasi adat” Tutup Gubernur.(*)