KBRN, Merauke : Masyarakat adat suku Kima-kima dan Makleo di Distrik Kimam Kabupaten Merauke minta pemerintah Kabupaten Merauke menjelaskan keberadaan satu kapal dan helikopter yang saat ini berlabuh di pelabuhan Wanam. Permintaan tersebut disampaikan Kordinator audiens Idelfonsius saat memberikan pernyataan kepada Bupati Merauke Romanus Mbaraka, Selasa (25/6/2024).

Sebelumnya, masyarakat telah melakukan dengar pendapat bersama DPR Kabupaten Merauke terkait adanya informasi satu kapal dan tiga helikopter yang berlabuh di Pelabuhan Wanam saat ini. Helicopter tersebut dilaporkan melakukan aktivitas atau beroperasi diatas wilayah tanah adat masyarakat Kima-kima dan Makleo, sehingga merasa perlu untuk mendengar penjelasan resmi dari Pemerintah Daerah.

“ Disini menjadi kecurigaan kami bahwa, berdasarkan surat yang dilayangkan Bupati Merauke kepada Kementrian untuk meminta satu unit helicopter itu tertanggal 13 April 2024 yang kemudian tanggal 17 April telah mulai beroperasi diwilayah distrik Kimam dan sekitarnya. Selain itu juga menjadi kecurigaan kami juga ada perusahaan atas nama Permata Wana Lestari yang sudah tidak aktif sejak tahun 2009 saat ini akan beroperasi kembali, selain itu juga, kami berpikir bahwa perusahaan Global Papua Abadi (GPA) yang akan berinvestasi diwilayah adat kima-kima dan makleo,” ucap Idelfonsius.

Oleh karena itu, masyarakat adat suku Kima-kima dan Makleo minta kepada Pemerintah Kabupaten Merauke untuk memberikan penjelasan secara baik dan jelas, agar dapat dipahami.

Adapun permintaan masyarakat adat antara lain Masyarakat adat suku Kima-kima dan Makleo minta Pemerintah Kabupaten Merauke untuk memberikan data tentang wilayah konservasi yang berada di Kawasan adat tersebut. Masyarakat adat suku Kima-kima dan Makleo juga meminta agar Bupati Merauke untuk membuat secara tertulis bahwa belum adanya investor yang masuk didalam wilayah distrik Kimam Kabupaten Merauke.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkat bahwa masyarakat adat menolak investasi besar/makro yang masuk diwilayah adat suku kima-kima dan makleo. Masyarakat adat minta agar pemerintah daerah segera menarik kembali keberadaan kapal yang ada di wilayah distrik kimam dan meminta penjelasan terkait optimalisasi lahan 60.000 hektar.

Mengklarifikasi penyampaian masyarakat itu, Bupati Merauke Romanus Mbaraka menegaskan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Daerah belum pernah menerima pemberitahuan secara resmi untuk investor masuk di wilayah konservasi distrik Kimam.

Sedangakat terkait helicopter yang masuk di wilayah adat itu adalah pesawat jenis CN-235 yang digunakan oleh Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan kerja untuk meninjau lahan sawah yang sudah di eksisting, jadi bukan helicopter dan tidak untuk investasi.

" Saya tegasakan bahwa belum perna saya terima laporan resmi bahwa investor masuk ke kawasan konservasi di Wilayah Kimaam, sedangkan pesawat yang ada itu digunakan oleh Menteri Pertanian melakukan monitoring dan bukan Helicopter untuk investasi,"Ujar Bupati Romanus Mbaraka.