IMA Minta Pemerintah Selamatkan Suku Laut Dari Ancaman Terstruktur

KBRN, Batam : Kondisi suku laut di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dalam keadaan memprihatinkan, baik secara ekonomi, soial dan budaya. Inisiasi Masyarakat Adat (IMA) meminta pemerintah daerah maupun pusat untuk turun memperhatikan kondisi masyarakat adat asli tanah Melayu tersebut.

Ketua Inisiasi Masyarakat Adat (IMA) Nukila Evanty mengyebutkan, kondisi itu ditemukan saat menjalankan program fellow pada International Indigenous Women’s Forum (FIMI) selama dua hari pada tanggal 16-17 Mei 2024 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Nukila mengambil dua kampung suku laut yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Suku Laut Air Mas, Pulau Tanjung Sauh, Nongsa Kota Batam dan Suku Laut Pulau Dare, Belakang Padang Kota Batam.

“Saya berkesempatan untuk melakukan riset dan sekaligus advokasi pada perempuan suku laut ( the Sea Peoples) yang berada di Kepulauan Riau. Kami melihat kondisi mereka begitu miris dan menyedikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak suku laut," jelas Nukila, Senin, (19/5/2024).

Nukila merinci temuannya tersebut, diantaranya, pertama, terjadi pelanggaran hak dan budaya suku laut. Mereka mengalami pemaksaan penyeragaman identitas dan tradisi yang sudah turun temurun mereka dapat dari nenek moyang.

Kedua, perempuan-perempuan dan anak-anak di kedua lokasi mengalami kekerasan berbasis gender mereka dimiskinkan secara terstruktur (systemic poverty) artinya kehidupan ekonomi suku laut dieksploitasi.

Ketiga, suku laut dipaksa ke darat , diiming-imingi kehidupan yang lebih baik, diberikan bantuan rumah (dengan standar rumah yang tidak sesuai dengan standard right to adequate housing (rumah yang layak huni) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR -Universal Declaration of Human Rights).

keempat, akses Pendidikan yang jauh, buta huruf, kelima, dinikahkan pada usia muda, dan ruang hidup nelayan suku laut laut ini juga terancam masifnya pembangunan kawasan industry di Kota Batam.