KBRN,Kendari: Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto mengusulkan pengalihan anggaran pembangunan Rumah Dinas (Rumdin) Gubernur ke pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di Sultra.
“Relokasi anggaran pembiayaan pembangunan Rumdin Gubernur Sultra ke pembiayaan Rumah Tidak Layak Huni masyarakat miskin di kabupaten/kota se- Sultra,” kata Andap Budhi Revianto.
Pj Gubernur Sultra mengusulkan hal tersebut dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2023 dalam Sidang Paripurna di DPRD.
Pj Gubernur menjelaskan, perubahan belanja daerah APBD-Perubahan tahun anggaran 2023 akan diprioritaskan untuk membiayai program yang ditujukan untuk percepatan pencapaian target pembangunan nasional sesuai arahan Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri RI.
“Selain itu, pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertuang RPJMD tahun 2018-2023,” terangya.
Karena Pj Gubernur meminta dukungan pimpinan dan anggota dewan agar program dan kegiatan yang akan tertuang dalam Raperda tentang Perubahan APBD 2023 berfokus dan diprioritaskan pada pembangunan fisik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga mengupayakan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Sosial RI serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI untuk rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan di Sultra,” kata Andap.
Dalam paparannya, Pj Gubernur Sultra juga merekomendasikan pembangunan di bidang kesehatan, yang difokuskan pada peningkatan infrastruktur fasilitas dan alat kesehatan yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.
Selanjutnya pada bidang pendidikan yang difokuskan pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendidikan baik bangunan sekolah, maupun infrastruktur penunjang, seperti laboratorium dan perpustakaan.
Andap menyampaikan bahwa pendapatan daerah tersebut secara umum meningkat 2,14 persen. Sebelumnya target pendapatan daerah di 2023 sebesar Rp4,557 triliun naik menjadi Rp4,654 triliun.
Selain itu, untuk belanja daerah juga naik Rp403,082 miliar atau naik 8,21 persen. Sebelumnya Rp4,912 triliun naik menjadi Rp5,315 triliun.
“Belanja operasi juga naik semula direncanakan sebesar Rp2,827 triliun naik menjadi Rp3,103 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 9,79 persen,” katanya.
