KBRN, Cilegon: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon, mengklaim anak stunting di Kota Cilegon terus mengalami penurunan. Tercatat, pada Februari 2022 jumlah anak stunting di Cilegon sebanyak 1.576 anak, bulan Agustus 2022 kembali turun sebanyak 1.252 anak. Sedangkan, Februari 2023 jumlah anak stunting di Cilegon sebanyak 1.144 anak.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Cilegon, Wawan Ikhwani menjelaskan, penurunan angka stunting tersebut tidak lepas dari upaya semua pihak yang bersama-sama dari berbagai sisi berkontribusi menurunkan stunting.
Baca juga:
Komunitas Informasi Masyarakat Diminta Aktif Sosialisasi Penanganan Stunting
"Dari kami di DP3AP2KB salah satunya dengan pembinaan dapur sehat di Kampung KB (Keluarga Berkualitas)," kata Wawan, usai kegiatan Pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat), di Aula Dinas Kominfo Kota Cilegon, Jumat (22/9/2023).
Wawan menyampaikan, sebanyak 180 kader dari 32 Kampung KB ikut dalam pembinaan yang menghadirkan narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Banten tersebut. Dalam kesempatan itu, lanjut Wawan, kader dari Kampung KB diberikan pemahaman mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan di dapur sehat dalam rangka ikut menekan penurunan stunting di Kota Cilegon.
Baca juga:
Atasi Stunting, Potensi Pangan Lokal agar Dioptimalkan
"Kami ajarkan bagaimana meramu bahan makanan yang sehat, kemudian memasak dan menyajikannya kepada anak-anak stunting. Nanti mereka juga akan dapat rekomendasi dari ahli gizi di delapan Puskesmas wilayahnya masing-masing," ujar Wawan.
Sementara Plt Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon, Agus Zulkarnain mengatakan, Dashat sudah terbentuk sejak pertengahan 2022 di 11 kelurahan. Dia menargetkan pada tahun ini akan bertambah di dua kelurahan, yakni di Sukmajaya dan Banjarnegara.
"Kami berharap pada 2024 mendatang semua kelurahan sudah terbentuk Kampung KB ini," ucapnya.
Baca juga:
ASI Eksklusif bagi Bayi Dapat Cegah Kasus Stunting
Agus menyatakan, pembinaan itu sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, ada tiga syarat dibentuknya Kampung KB, yakni komitmen pemerintah, dukungan masyarakat dan Rumah Data Kependudukan (RDK).
"Komitmen pemerintah daerah sudah bagus, dukungan masyarakat juga bagus. Nah RDK-nya ini yang perlu kerja keras karena harus ada data spesifik terkait rumah, anak berapa, orangtua kerjanya apa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai," katanya.
