Pengusaha Padi Minta Presiden Atasi Dugaan Monopoli Perusahan

KBRN, Bandarlampung: Organisasi komunitas pemilik/pengelola usaha jasa pengolahan padi/gabah di 14 kabupaten/kota di Lampung yang tergabung dalam Asosiasi Penggilingan Padi Rakyat Siger Lampung (ASPPARASILA), dalam waktu dekat akan menggelar aksi.

Aksi dilakukan menyusul ancaman kebangkrutan usaha ekonomi anggotanya yang tersebar di seluruh Lampung, karena indikasi serius dan dugaan kuat terjadinya praktik monopoli pembelian padi/gabah petani oleh sebuah perusahaan raksasa.

ASPPARASILA menuding praktik tersebut dilakukan dengan sejumlah modus operandi yang berimbas negatif terhadap nasib para pelaku usaha jasa penggilingan padi/gabah di Bumi Ruwa Jurai.

Ketua Pengurus Wilayah ASPPARASILA, Riyan Suryanto, didampingi Sekretaris Umar, melalui siaran pers yang diterima wartawan di Bandarlampung, Sabtu (9/9/2023), selain menjelaskan perkembangan perjuangan asosiasi, juga mengharapkan dukungan multipihak, tak terkecuali media massa.

"Kami telah informasikan ke seluruh pelaku usaha penggilingan padi/gabah rakyat di seluruh Lampung menyikapi hal tersebut. Kami terus 'puling' (kumpul keliling) bahas program kerja dan langkah perjuangan ke depan. Kami terancam bangkrut massal," kata Riyan Suryanto.

Dia merinci 14 koordinator daerah ASPPARASILA kabupaten/kota di Lampung minus Bandarlampung, terus berkonsolidasi merapatkan barisan, menyatukan pandangan.

"Kami mohon Presiden Jokowi turun tangan. Juga Ketua DPR, Ketua DPD RI. Selain periuk kami, ini juga soal sokoguru ketahanan pangan. Kami minta dukungan komunitas penggilingan gabah/padi se-Indonesia, rakyat tani perdesaan, pelaku UMKM, gerakan mahasiswa, media massa. Berpisah kita berjuang, bersatu kita memukul," ujar Riyan bersemangat.

Riyan menyebut pihaknya memandang perlu menindaklanjuti hasil dari tiga agenda perjuangan tersebut, dengan berkorespondensi via pengaduan maupun untuk kebutuhan tertentu yang diperlukan disertai dengan aksi delegasi ke sejumlah institusi terkait.

"Mulai dari bupati/walikota, Gubernur Lampung, Ketua DPRD Lampung, Kepala Badan Ketahanan Pangan (Bapanas) dan Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi UKM, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri BUMN, dan Menteri Dalam Negeri," ucapnya.

Selain itu, Ryan juga akan mengadukan persoalan tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Presiden, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Kepala Ombudsman RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dan Kepala KPPU Perwakilan Lampung.

"Kami tak ingin adu otot. Kami siap adu data. Kami tahu WPI ini perusahaan PMA, kami tak anti modal asing. Kami juga tak ada sponsor gelap. Sponsor kami jelas, Tuhan Yang Maha Esa, anak istri di rumah. Problemnya, praktik monopoli demonstratif banget, apalagi di Lampung Selatan. Pabrik saya sendiri aja udah terancam bangkrut, kadang pasrah aja sama Yang Maha Esa. Urusan begini (perjuangan ASPPARASILA) kami bela-belain tinggalin kerjaan," kata Riyan sedih.

Dia memastikan, akan bergerak secara maraton mengadukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh WPI.

"Kami minta negara hadir. Kami ini pelaku usaha mikro kecil juga, periuk nasi kami terancam terguling. Jangan tunggu kami bangkrut pak Presiden. Kami tak bisa tinggal diam. Diam melihat penindasan bagi kami tak ubahnya bagian dari penindasan itu sendiri. Lawan!," ujar Ryan.

Ryan juga mengatakan, pihaknya berencana menempuh sejumlah agenda audiensi, demonstrasi, korespondensi, petisi, dan pengaduan ke institusi terkait, seputar dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) yang berbasis di Kabupaten Serang, Banten.

ASPPARASILA yang berpusat di sentra produksi padi Lampung Selatan ini terus melancarkan konsolidasi utama, tak lama usai kepulangan 100-an orang utusannya dalam unjuk rasa Komunitas Penggilingan Padi Banten, di depan kantor PT. WPI, Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, pada 30 Agustus 2023 lalu.

Lalu maraton menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Gedung B kompleks MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta yang didampingi oleh Ketua DPD Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Lampung, Abu Hasan, pada 31 Agustus 2023.

"Konsolidasi dilakukan menindaklanjuti antara lain hasil unjuk rasa di Banten yang telah disikapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan memediasi pihak Komunitas Penggilingan Padi Banten dan WPI dalam rapat di kantor Pemprov Banten membahas soal dugaan monopoli itu dan solusinya, pada 5 September 2023 lalu," kata Ryan lagi.

Selain itu, sambungnya, dinamika perjalanan pengaduan yang disampaikan ASPPARASILA kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tertulis, sebagai bagian dari bundel lima pointers permasalahan pokok rakyat Lampung yang diadvokasi oleh DPD JAMAN Lampung.

"Maupun yang telah ditindaklanjuti oleh anggota DPD/MPR RI dapil Lampung, Dr Bustami Zainudin, sebagai Wakil Ketua II Komite II DPD RI, meneruskannya kepada Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, dan Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Mattalitti pada 31 Agustus 2023," pungkasnya.