KBRN, Nabire: Kementerian Dalam Negeri telah merampungkan penyelesaian lahan untuk lokasi pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Penyelesaian tersebut telah disepakati secara bersama oleh para beberapa pihak.

Hasil tersebut tertuang dalam berita acara rapat koordinasi dalam rangka penyiapan lahan lokasi pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Tengah yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (8/2/2023).

“Lahan seluas 300 Ha telah disepakati kepala suku wate untuk menjadi sarana pusat pemerintahan (Praspem) Povinsi Papua Tengah. Lahan seluas 300 Ha ini selanjutnya tahap demi tahap akan dikerjakan oleh tim yang telah dibentuk Ibu Pj. Gubernur Papua Tengah melalui Surat Keptusan Nomor 1 tahun 2023,” Ujar Wamendagri John Wempi Wetipo.

Lokasi lahan pusat pemerintahan Propinsi Papua Tengah berletak di kampung Karadiri II Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, dengan luas 300 Ha ditetapkan sebagai Pusat Pemerintahan Propinsi Papua Tengah.

“Saya pulang dengan bangga, tugas saya telah dilaksanakan dengan baik. Semuanya ini atas dukungan semua pihak. Saya harap ini jadi semangat. Semakin giat kita bekerja untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat di Papua Tengah supaya kemajuan semakin nyata bisa kita lihat perkembangan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan bisa dirasakan dan berjalan baik,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut juga menyepakati beberapa kesepakatan diantaranya pembayaran ganti rugi lahan seluas 300 Ha baik yang berstatus tanah adat maupun kepemilikan pribadi mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP) Pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2022 sebesar Rp14.000 per meter persegi, yang kemudian akan dilakukan penilaian kewajaran harga dari tim penilai appraisal.

Pembayaran ganti rugi lahan tersebut akan dibebankan kepada APBD Papua Tengah tahun anggaran 2023 sebesar Rp37,5 miliar.

Adapun proses pengadaan tanah oleh Propinsi Papua Tengah akan melibatkan Kanwil BPN Papua, Kantor Pertanahan Nabire dan Badan Musyawarah Adat Suku Wate.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Sekda Valentinus Sumito, Tenaga Ahli Wamendagri, LO Polda Papua Tengah, Plh. Direktur Fasilitas Perimbangan dan Pinjaman Daerah Keuda, Karo Pemerintahan Setda Papua, Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua Kadeputi 3.

Satwapres, Kakanwil BPN Papua, Direktur PDOD Otda, Bupati Deiyai, Plt.Bupati Dogiyai, Plt. Bupati Intan Jaya, Plt. Sekda Nabire serta tamu undangan lainnya. Kegiatan tersebut berjalan dengan baik, aman dan lancar serta mendapatkan pengamanan Kepolisian.