KBRN, Jayapura : Kementerian Transmigrasi saat ini tengah menyiapkan 10 titik lokasi yang akan dijadikan sebagai kawasan transmigrasi di Papua, antara lain di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, 2 di Kabupaten Teluk Wondama, 2 di Kabupaten Fakfak, dan 2 di Kabupaten Merauke.

Lokasi tersebut akan direvitalisasi agar bisa menampung dan membina para transmigran lokal.

Dalam menjalankan program tersebut, pemerintah tidak akan melakukan perpindahan penduduk dari wilayah padat penduduk di luar Papua, sehingga hal ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh adat di Papua.

Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS), yang menjadi salah satu pilar Dewan Adat Suku Sentani, Jhon Mauritz Suebu menjelaskan, program Transmigrasi akan membuka peluang kerja yang berimbas pada menurunnya angka pengangguran.

Kendati demikian, dalam menjalankan program tersebut, dirinya meminta pemerintah tetap memperhatikan dan memprioritaskan warga lokal.

“Pemerintah mengatur secara baik melalui regulasi yang memprioritaskan warga asli Papua yang juga memiliki hak yang sama dengan warga lainnya,” tutur Jhon Mauritz Suebu, Jumat (20/12/2024).

Senada dengan Jhon, Abhu Afa Suku Adat Sentani, Ignatius Pangkatana mengatakan, program Transmigrasi adalah program yang sangat positif, dan akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat, untuk itu, dirinya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menyambut baik program tersebut.

Menurutnya, transmigrasi bukanlah program baru, namun telah ada sejak beberapa tahun silam di beberapa daerah, termasuk di Papua .

“Dengan Transmigrasi, akan terjadi pemerataan penduduk yang nantinya bisa membantu mengelola kekayaan sumber daya alam kita di Papua,” ucap Ignatius Pangkatana.

Namun demikian, Ignatius juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan program Transmigrasi di Papua, pemerintah tidak boleh mengabaikan hak masyarakat lokal.