KBRN,Bukittinggi; KPU Kota Bukittinggi Selasa (21/12) pagi bertempat di Grand Rocky Hotel adakan Evaluasi Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Pencanangan Zona integritas KPU Kota Bukittinggi dibuka Ketua KPU Kota Bukittinggi Eldo Aura.,S.iP.M.IP serta hadirkan Narasumber; Pakar Politik FISIP Universitas Andalas (Unand) H. Aidinil Zetra.,MA.P.hD serta TPD DKPP R.I Perwakilan Sumbar Surya Efitrimen.,S.Pt M.Hum Dt. Majo indo diikuti 60 orang peserta dari Kejari Bukittinggi, intel Polresta Bukittinggi Hafiz, Camat MKS, intel Kodim 0304/Agam Sertu Sianipar, LKAAM, Kesbangpol, PPK, PIK, PPID dan Kalangan Media Massa.
Kegiatan dilakukan berdasarkan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD dan DPRD dan Surat Dinas Sekjend. KPU RI No. 2637/PW.01-SD/12/2022 tanggal 18 Desember 2022 perihal Pencanangan / Deklarasi Zona integritas.
Juga ditekankan urgensi verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Kerangka dan pengawasan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan lini perlu dilakukan untuk menelaah peserta pemilu 2024 perlu dibahas dan dikaji bahkan tercatat 420 hari lagi dilakukan Pemilu merupakan pekerjaan berat dalam konstetasi politik.
"Diskusi pada hari ini (21/12) melahirkan investarisir masalah sehinga bisa dicarikan sebuah solusi,"ucap eldo.
Sebagai gambar diketahui hanya 20 mempunyai kelayakan dari 40 melakukan pendaftatan SIPOL.
Juga Zona Integritas dilakukan pada KPU perlu membangun Pilot Project Reformasi, Cepat, Tepat dan Profesional dalam memberikan layanan publik pada masyarakat dan sebagai Branchmaking Zona integritas dalam melakukan kerja bebas korupsi.
Sementara itu Pakar ilmu Politik FISIP Unand Aidinil Zetra bawa Pemilu berkualitas dan berintegrasi harus memenuhi standar internasional dan diketahui selama ini banyak temui masalah.
Tidak heran ...berkemungkinan akan terjadi negosiasi politik dalam konstetasi politik dalam pelaksanaan tugas kepemiluan dan untuk itu perekrutan seleksi harus sesuai standar kebijakan publik terutama dalam verifikasi faktual (Verfak.)
Sistem renegerasi bersifat demokrasi hari memiliki ketokohan serta membangun demokrasi diisi orang cerdas bahkan calon diusung itu keitu saja tampa ada calon lainnya dan dalam kaitan itu Partai Politik harus memiliki; Rekrutmen Politik, Komunikaai Politik, Artikulasi dan Agregasi Kepentingan, Pendidikan Politik, Sosialisasi Politik, Pengendalian Politik, Perwakilan Politik, Identifikasi Politik.
Untuk itu perlu Verifikasi Administrasi dan Verifikaai Faktual agar lebih Profesional,"tutupnya. (JM/RRI BKT)
