KBRN, Boven Digoel: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boven Digoel pertanyakan rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022. Hal itu disampaikan Rondong Sabbara mewakili Fraksi Nasional Demokrat Sejahtera pada penyampaian pandangan Fraksi DPRD Boven Digoel, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
Ia menyebut target PAD tahun 2022 dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 59.637.573.235,00. Namun realisasinya sebesar Rp. 33.980.244.004,00, atau hanya mencapai 56,98 %.
“PAD tahun 2022 dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 59.637.573.235,00. Namun realisasinya sebesar Rp. 33.980.244.004,00,”ujar Rondong di saat membacakan pandangan Fraksinya di ruang sidang DPRD Boven Digoel, Senin (7/8/2023).
Atas rendahnya realisasi pendapatan asli daerah, Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera minta penjelasan akan hal tersebut. Ia pun mempertanyakan bagaimana keadaan itu dapat diperbaiki kedepannya untuk meningkatkan PAD, agar mengurangi ketergantungan Boven Digoel terhadap bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Selain itu dirinya pun kritisi tidak hadirnya Kepala Daerah dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna pebahasan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rondong tegaskan jika laporan keuangan bukan hanya catatan melainkan bukti ketaatan pada Negara.
Fraksi Nasional Demokrat Sejahtera juga soroti besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2022 yang mencapai RP. 211.843.660.353,56. Pemda harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD yang punyai serapan anggaran rendah, dan dijadikan pertimbangan untuk perencanaan anggaran tahun depan.
“Pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2022 yang mencapai RP. 211.843.660.353,56. Pemda harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD yang punyai serapan anggaran rendah,”ucapnya.
Rondong ungkapkan Fraksinya memandang kedepan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran harus diperketat, bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran. Untuk itu pilihan terhadap penggunaan instrumen anggaran berbasis kinerja menjadi mutlak sepenuhnya dilaksanakan.
