KBRN, Jakarta: Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menyarankan agar pemerintah memberi penjelasan lengkap soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal itu supaya tidak terus menimbulkan polemik dan penolakan, terutama dari kalangan pekerja swasta dan mandiri.

"Semua pejabat ngomong soal Tapera dan berbeda-beda. Hal ini yang makin menimbulkan polemik soal Tapera di masyarakat. Harusnya isu-isu penting soal Tapera dikelola dengan baik oleh pemerintah. Berikan penjelasan yang lengkap," katanya dalam perbincangan dengan RRI Pro 3, Minggu (9/6/2024).

Menurutnya ada beberapa isu penting yang harus dikelola oleh pemerintah terkait dengan Tapera. "Pertama soal tekanan terhadap pendapatan masyarakat. Kedua soal munculnya ketidakpercayaan dari masyarakat mengenai dana Tapera yang dihimpun untuk apa," katanya.

Joko yakin jika penjelasannya lebih lengkap soal Tapera, maka masyarakat akan memahami manfaat dari program pemerintah tersebut. "Semangat Tapera kan untuk membantu masyarakat dari sisi pembiayaan untuk memiliki rumah. Apalagi jika melihat angka backlog yang semakin tinggi," sambungnya.

"Pada tahun 2023, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,7 juta dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, dengan angka backlog perumahan sebesar 11 juta, sebanyak 93% berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," tambahnya

Backlog memiliki arti krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), backlog adalah kondisi belum terpenuhinya jumlah unit perumahan yang dibutuhkan pada suatu kawasan atau wilayah tertentu.

Ditilik dari sektor properti, backlog perumahan artinya kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini termasuk juga angka rumah yang tidak layak huni.

Angka backlog digunakan untuk mengukur kebutuhan rumah yang dihitung dengan angka persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dan yang menempati bukan rumah sendiri, tetapi memiliki rumah di tempat lain.

Joko juga menyarankan agar pemerintah mencari jalan lain untk mengejar kekurangan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Dia memprediksi jika tidak ada terobosan untuk meningkatkan subsidi kepemilikan rumah yang saat ini hanya 0,4 dari APBN, maka baglock akan semakin besar.

"Banyak cara sebenarnya yang sudah diusulkan DPP REI, seperti menggunakan dana yang ada di dana pensiun, asuransi BUMN, dan BPJS Ketenagakejaan. Sistemnya bukan subsidi langsung dari lembaga yang mengelola dana tersebut kepada masyarakat," katanya.

"Pengelola dana pensiun, asuransi, dan BPJS Ketegakerjaan bisa menempatkannya dananya 10 persen saja di perbankan untuk digunakan sebagai fasilitas pemberian bunga rendah bagi masyarakat yang ingin punya rumah pertama khususnya. maka ini akan berdampak besar untuk membantu masyarakat," tambahnya.