KBRN, Bandung; Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik seperti Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak cukup hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi memerlukan keteladanan nyata dari para pemimpin.

“Pemimpin saat ini tidak bisa hanya mengandalkan otoritas. Saya harus memberi contoh. Kalau saya melarang merokok di tempat umum, saya sendiri juga harus konsisten,” ujar Farhan, Senin (9/6/2025).

Kebijakan KTR di Kota Bandung mulai diperkuat sejak diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) pada 2017, yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada 2021. Upaya ini terus diperluas melalui sosialisasi dan pendekatan edukatif kepada berbagai lapisan masyarakat.

Baca juga : Reses Anggota DPR RI Serap Aspirasi Petugas Kebersihan

Dalam langkah terbarunya, Farhan mendorong pelaku usaha terutama kafe dan restoran untuk turut berperan dalam gerakan kota sehat dengan menerapkan area bebas asap rokok. Ia bahkan berencana mengusulkan pemberian insentif berupa diskon pajak bagi tempat usaha yang mendukung kebijakan tersebut secara konsisten.

“Kami akan kaji lebih lanjut. Ini bentuk penghargaan sekaligus dorongan agar ruang publik di Bandung makin sehat dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, pakar kesehatan masyarakat Ahyani Raksanagara menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam mengubah perilaku masyarakat terkait merokok.

Ia menilai bahwa larangan semata tidak cukup tanpa adanya lingkungan yang mendukung serta edukasi yang menyentuh sisi emosional warga.

“Kawasan tanpa rokok itu mengunci lokasinya, bukan orangnya. Anak muda sekarang bukan cuma butuh larangan, tapi juga contoh dan lingkungan yang mendukung. Edukasi yang efektif harus menyentuh manusianya,” paparnya.

Ahyani menambahkan, kebijakan KTR diharapkan menjadi bagian penting dalam menciptakan Bandung sebagai kota yang sehat, nyaman, dan peduli terhadap kualitas hidup warganya.

" Kebijakan KTR diharapkan menjadi bagian penting dalam menciptakan Bandung sebagai kota yang sehat," ujarnya.