Pemerintah Masih Matangkan Draf RUU Perampasan Aset

Ilustrasi rancangan undang-undang

KBRN, Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut pemerintah masih mematangkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Progresnya saat ini masih pembahasan pengajuan surat Presiden agar draf tersebut dikirim ke DPR. 

“Menindaklanjuti arahan Pak Presiden rapat terbatas minggu lalu. Spesifik penguatan regulasi pemberantasan korupsi, bukan hanya perampasan tetapi ada penindakan pencegahan,” kata Tenaga Ahli Deputi V KSP, Yusuf Hakim Gumilang, saat berbincang dengan Pro3 RRI, Selasa (14/2/2023).

Menurutnya, ada 15 substansi yang akan dibahas dalam RUU tersebut. Yaitu termasuk definisi perampasan aset.

“Pengelolaan aset seperti apa, mekanisme pengembalian ke kas negara. Sifatnya ini UU yang melengkapi regulasi lain yang sudah ada,” katanya.

RUU ini menjadi prioritas pemerintah. Serta telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. 

Presiden Joko Widodo meminta agar RUU tentang perampasan aset bisa segera disahkan. Selain itu, Presiden meminta agar RUU pembatasan transaksi uang kartal segera bisa dibahas di DPR.