KBRN,Ambon: Akademisi Universitas Pattimura Ambon, Paulus Koritelu, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam percepatan penghapuasan kemiskinan ekstrem.

Terlebih, kata dia, tahun ini pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen di 25 provinsi dan 212 kabupaten/kota.

"Peran pemerintah daerah sangat vital dalam hal ini,"tegas Paulus, dalam dialog di RRI Ambon, Rabu (15/5/2024).

Paulus menyoroti mengenai pengentasan kemiskinan ektrem di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KTT) Provinsi Maluku, yang harus fokus dituntaskan dengan baik. Diakui,tidak semua program pembangunan dalam sebuah pemerintahan dapat terlaksana dengan baik bila tidak didukung oleh anggaran yang cukup. Maka itu membutuhkan campur tangan Pemerintah Pusat.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, dimana tercatat pada Juli 2023, prosentase penduduk miskin di Maret 2023 sebesar 16,42 persen, atau naik 0,19 persen dibanding September 2022 dan naik 0,45 persen dibanding Maret 2022.

Pada Maret 2023, BPS mencatat jumlah penduduk miskin Maluku sebanyak lebih kurang 301 ribu orang atau naik empat ribu sekian dibanding September 2022 dan naik 11 ribu sekian dibanding Maret 2022.

Pada tahap I program pengentasan kemiskinan ekstrem, masuk tujuh provinsi di Indonesia termasuk Maluku. Di Maluku ada lima kabupaten yang difokuskan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yaitu Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur (SBT).