Politisi Perindo Pertanyakan Alasan Keterlambatan Pengerjaan Terminal Mardika

KBRN, Ambon: Anggota DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far mempertanyakan alasan dibalik belum dikerjakannya proyek pengaspalan jalan di dalam kawasan terminal Mardika Ambon.

"Sebenarnya alasannya apa sampai sudah masuk November 2023 tapi pengerjaan pengaspalan jalan terminal Mardika belum juga dilakukan," kata Harry di Ambon, Rabu (1/11/2023)

Dia mengaku, saat ini sudah masuk pada penghujung tahun 2023. Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon yang awalnya diduduki Robby Sapulette pun telah bergeser.

Tentu, jika proyek ini dianggarkan di tahun 2023 maka sudah pasti ada prosedur misalnya lelang tender.

"Sementara jabatan Robby telah bergeser dan kini telah memasuki masuk November namun belum ada pengerjaan,” tanya Politisi Perindo itu

Dengan keterlambatan itu, Anggota komisi III DPRD Kota Ambon itu memprediksikan jika proyek ini nantinya tidak bisa dikerjakan di tahun 2023.

Sisa waktu yang dinilai tidak lagi efektif akan menjadi penyebab kalau proyek perbaikan Terminal Mardika tidak dapat dilakukan.

"Kontraktor juga apakah bisa kerja dalam kurun waktu yang sudah tidak efektif lagi.

Terhitung waktunya sisa 30 hari lagi. Jadi ini sebenarnya kendalanya dimana,” tandas Harry.

Dorongan serupa juga disampaikan Asosiasi Sopir Angkot Ambon (ASKA) yang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera merealisasi rencana pengaspalan jalan di dalam kawasan Terminal Mardika.

Ketua Umum ASKA, Paulus Nikijuluw mengatakan, rencana pengaspalan itu sudah dibahas sejak jauh hari namun sudah tiga kali mengalami penundaan.

ASKA juga mempertanyakan apa yang menjadi kendala sehingga pengaspalan itu belum bisa dilakukan.

Mengingat, informasi yang mereka terima menyebutkan bahwa ada upaya dari organisasi pedagang untuk membatalkan pengaspalan itu.

Lantaran pengerjaan tersebut nantinya akan berkaitan dengan rencana pembongkaran lapak-lapak yang ada dalam kawasan Terminal.

Bahkan, beberapa orang dikabarkan juga menemui DPRD untuk minta agar pengaspalan itu ditunda hingga 2024 mendatang.

"Kita bicara kepentingan Angkutan Kota, kita kepentingan kota ini semakin bagus, makanya kita mendorong agar pengaspalan dan perbaikan drinase itu dapat dilakukan. Setelah itu, lalu mari kita duduk bersama, Pemerintah dan juga para pedagang, untuk bagaimana solusi bagi mereka," tukasnya