• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Percepat Pemulihan Pascabencana, BPBD Kubar Gandeng BNPB Gelar Bimtek dan Studi Kasus Jitu Pasna

27 November
22:32 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) dan studi kasus Pengkajian dan Penghitungan Pascabencana (Jitu Pasna) di kantor BPBD Kubar, Rabu (27/11/2019).

Kepala BPBD Kubar Jenton melalui kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Agus Susanto mengatakan pihaknya menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pemateri dalam kegiatan yang digelar selama dua hari tersebut untuk menyamakan presepsi terkait Jitu Pasna yang tujuannya untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

“Penanggulangan bencana adalah tanggungjawab semua pihak. Maka kita juga mengundang perangkat kerja daerah atau instansi terkait untuk menyamakan presepsi dalam penghitungan kerugian pascabecana. Ini kita laksanakan selama dua hari mulai 27-28 November,” kata Agus saat membuka kegiatan yang dihadiri puluhan peserta tersebut.

“Bimtek Jitu Pasna ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengambilan data penghitungan pascabencana. Berkaitan dengan itu maka BPBD Kutai Barat mengundang narasumber dari BNPB untuk mendampingi penghitungan kerugian pascabencana,” jelas Agus Susanto.

Ada dua narasumber yang dihadirkan yakni Kasubdit Inventarisasi kerusakan direktorat penilaian kerusakan bidang rehabiltasi dan rekonstruksi BNPB, Tono Sumarsono dan Kasubdit Inventarisasi kerusakan BNPB, Andryman.

Adapun materi yang disampaikan yakni tentang kebijakan, regulasi dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pascabencana serta Prinsip dasar RR dan konsep Jitu Pasna disampaikan oleh Tono Sumarsono.

Kemudian Metodologi Jitu Pasna, studi kasus hingga penyusuanan dokumen RR dibawakan oleh Andryman.

“Sebelum Jitupasna kita harus tahu regulasinya. Sebenarnya ada lima sektor yang kita kelompokan untuk memudahkan penilaian kerusakan dan kebutuhan pascabencana. Yaitu sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor,” jelas Kasubdit Inventarisasi kerusakan direktorat penilaian kerusakan bidang rehabiltasi dan rekonstruksi BNPB, Tono Sumarsono.

Tono lebih lanjut menjelaskan dalam penilaian Jitu Pasna ada dua faktor perhitungan dan asumsi yang jadi perkiraan. Yaitu faktor kerugian dan kerusakan sebagai dampak bencana. Setelah mengetahui nilai kerugian atau kerusakan maka tim penilai akan menentukan mana yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan tindakan baik rehabiltasi maupun rekonstruksi.

“Terkait dengan skala prioritas kita bisa menilai misalnya kerugian itu bentuknya angka. Tapi ada juga yang non angka, seperti analisa kualitatif misalnya di gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko, itu akibatnya,” ujar Tono.

“Kemudian dari akibat akan muncul dampak. Apakah fiskal, lingkungan kemudian kebutuhan itu bentuknya perkiraan. Jadi ada perkiraan kerugian dan kebutuhan, itu bentuknya asumsi,” sambunya.

Senada diungkapkan Kasubdit Inventarisasi kerusakan BNPB, Andryman. Menurutnya dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi maupun rekonstruksi hal utama yang dilakukan adalah adanya data pra bencana sebagai data dasar atau pembanding. Kemudian penentuan kategori kerusakan dari rusak ringan, berat dan sedang. Lalu yang tidak kalah penting adalah program pemulihan pascabencana yang dilakukan harus tepat sasaran, efektif dan efisien.

“Supaya tepat sasaran maka kita perlu melibatkan masyarakat yang terdampak bencana. Takutnya kita sudah bangun tapi tidak ditinggalin. Jadi untuk menentukan kebutuhan itu kita harus tanya ke manusianya juga,” jelasnya.

Diharapkan bimtek dan studi kasus itu bisa meningkatkan kapasitas tim lapangan dalam menentukan tingkat kerusakan, dampak bencana hingga penyusunan dokumen pascabencana.

“Sesuai arahan presiden untuk peningkatan SDM maka kami harapkan pemerintah daerah khususnya Kutai Barat sudah bisa melakukan penilaian kerugian akibat bencana kemudian muncul dampak dan kebutuhan. Karena kebutuhan ini fungsinya sebagai dasar untuk perencanaan. Apakah itu perencanaan RR yang didanai oleh APBD, pusat atau dunia usaha. Dengan adanya dasar kebutuhan ini kita bisa tahu list apa yang dibutuhkan, lalu kewenangannya siapa dan sumber pendanaanya dari mana,” tutupnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00