• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemda Kubar Siapkan Dana Rp 32,9 Miliar

26 November
21:50 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar : Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Kalimantan Timur menyiapkan dana sebesar Rp 32.995.792.000 untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tahun 2020. Dana itu untuk membiayai  iuran Jaminan Kesehatan Nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebanyak 65.448 jiwa.

“Kalau 2019 setiap bulan kita bayar ke BPJS rata-rata Rp 1,5 miliar per bulan. Tahun depan kalau mengacu ke data terakhir yaitu 65.448 jiwa yang ditanggung otomatis beban pemda akan meningkat. Pemda harus menyiapkan anggaran berkisar Rp 32 miliar. Kalau ada penambahan bisa sampai Rp 35 miliar,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kubar dr.Rita Sinaga melalui kasi pelayanan kesehatan Dahlia, usai rapat koordinasi kemitraan dengan BPJS Kesehatan Cabang Samarinda di Lantai III kantor Bupati Kubar Selasa, (26/11/2019).

“Kenaikan ini karena ada selisih Rp 19.000 dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000/bulan yang sudah diatur pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019. Tapi itu tahun 2020 baru naik, yang tahun ini selisih itu dibayarkan oleh pemerintah pusat,” tambah Sri, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sendawar.

Asisten I Setda Kubar Misran Effendi menambahkan, kenaikan iuran 100 persen itu memang membebani keuangan pemda. Karena itu pihaknya akan melakukan validasi ulang data penerima PBI kelas 3 tersebut, agar peserta yang ditanggung melalui APBD Kubar itu tepat sasaran.

“Ya kita akan mereviu dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas sosial termasuk juga dinas tenaga kerja untuk karyawan perusahaan. Yang mana mereka menjadi tanggungan perusahaan (tetapi) dibebankan ke pemda melalui PBI itu. Jadi kita akan mereviu data karena perusahaan punya kewajiban yang pemberi upah kan,” kata Misran.

“Negara pasti hadir dari pemerintah pusat sampai kabupaten/kota diwajibkan. Cuma kita perlu mereviu kewajiban pemda itu yang mana, kemudian perusahaan yang mana. Mungkin saja 65 ribu ini banyak karyawan yang seharusnya jadi tanggungan perusahaan. Jangan sampai masyarakat Kutai Barat yang betul-betul membutuhkan dan tidak ada  pekerjaan justru tidak masuk di data itu,” lanjut Misran.

Baca Juga: Agar Tepat Sasaran, Dinsos Kubar Verifikasi Ulang Peserta PBI BPJS

Anggota komisi 3 DPRD Kubar Yahya Martan menilai kenaikan iuran JKN KIS itu harusnya diikuti dengan peningkatan kualitas layanan.

“Karena ini sudah kebijakan nasional, apapun risikonya termasuk menyangkut beban anggaran pemda harus siap dan  DPRD pasti mendukung. Intinya baik yang mampu maupun yang kurang mampu tercover oleh BPJS. Harapan kita dengan adanya iuran BPJS ini akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkat juga kesehatan masyarakat,” sebut mantan sekda Kubar itu.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda, Arbayah Ropika mengaku pihaknya siap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan sesuai tuntutan masyarakat. Salah satunya melalui kesepakatn bersama antara BPJS Kesehatan dengan persatuan rumah sakit swasta Indonesia (PERSI).

“PERSI juga berkomitmen akan ada perbaikan pelayanan. Jadi ada 3 komitmen yang diambil. Pertama masalah antrian di rumah sakit, kemudian display ruang rawat inap dan yang ketiga untuk rujukan dengan kasus-kasus katastropik yang menggunakan fingger print,” jelas Pika.

Meski begitu untuk meningkatkan kualitas layanan kata dia juga butuh kerjasama pihak terkait baik rumah sakit maupun dinas kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, iuran BPJS naik mulai 1 Januari 2020.

Kenaikan iuran itu berlaku untuk seluruh segmen peserta, dengan besaran masing-masing, Iuran mandiri Kelas III dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000. Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00