• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

BPK Diminta Kawal Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Desa

24 November
21:32 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar : Pemerintah desa/kampung dituntut mempraktikkan keterbukaan informasi, agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Untuk mendukung upaya transparansi itu maka Badan Permusyawaratan Desa/Kampung (BPD) diminta ikut menjadi pengawas.

Sebab keterbukaan informasi sudah diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa kabupaten Kutai Barat (Kubar) Agung Wibowo menjelaskan, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Kampung  (BPK) setiap akhir tahun anggaran, serta memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat.

“Saya kira BPK berhak mendapatkan laporan pertangungjawaban (SPJ) karena disampaikan di musyawarah yang dilakukan oleh BPK. Disamping ke pihak terkait ke camat, dinas-dinas. Apalagi itu kan berkaitan dengan pencairan dan evaluasi penggunaan dana,” ujar Agus dikonfirmasi RRI di Sendawar, Minggu (24/11/2019).

Dengan aturan itu maka kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Meski begitu keterbukaan informasi kerap jadi bomerang dan sumber masalah antara kepala desa dan anggota BPK. Hal itu seperti diungkapkan camat Barong Tongkok Denasius saat rapat konsultasi publik dengan seluruh anggota BPK se-kecamatan Barong Tongkok 21 November lalu.

Menurut Denasius masih ada oknum BPK yang melaporkan petinggi atau kepala desa ke penegak hukum gara-gara tidak mendapat laporan pertanggung jawaban. Denasisu menilai saling lapor itu harusnya tidak terjadi jika BPK dan kades saling terbuka.

“Saya tidak mau lagi mendengar bahwa sumber masalah itu gara-gara ketidak cocokan antara BPK dan pemerintah kampung. Dan saya tidak mau dengar lagi ada oknum BPK yang mendalangi, melapor petinggi sampai ke tingkat tindak pidana korupsi (tipikor),” ungkap Denasius.

Camat mengingatkan meski atas dasar keterbukaan informasi tidak serta merta semua anggota BPK melaporkan kejanggalan ke pihak berwajib. Dia meminta BPK berkonsultasi dulu dengan pemerintah di atasnya baik ke camat maupun pemerintah kabupaten.

“Kalau lapor ke kecamatan, masih kita maklumi. Tapi kalau barang ini lapornya ke tipikor itu lain urusan. Kalau lapor ke inspektorat mereka pasti cek dulu apakah benar ada penyimpangan. Tetapi kalau ke sana (tipikor) repot. Waktu kita habis terbuang untuk yang seperti itu (urusan dengan tipikor). Ya nanti wartawan tolong di catat omongan saya hari ini,” ucap Denasius.

“Kalau ada persoalan di kampung itu jangan serta-merta langsung loncat ke atas. Tetapi diselesaikanlah di tingkat kampung,” harapnya.

Denasius menyebut tugas BPK adalah mengawal dan meminta pertanggung jawaban petinggi/kades. Jika ada ketidaksesuaian maka anggota DPR tingkat desa itu berhak meminta informasi ke petinggi.

“Ketika bapak (anggota BPK) menilai kinerja petinggi itu hanya ada 3 yaitu RPJM, RKP dan APB-Kam. Kalau ada pembangunan yang melenceng tidak sesuai dengan itu ya bapak tegur panggil, itu tugas BPK. Sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat kalau rapat tolong hadir. Jangan sudah tidak hadir menyalahkan pemerintah kampung, tidak benar yang begitu,” tegasnya.

“Bagaimana kampung itu bisa maju kalau kita sibuk saling menyalahkan satu sama lain. Tugas BPK ini meyakinkan pembangunan itu berjalan baik sesuai apa yang tertuang dalam APBK-Kam, RKP dan RPJM-des. Kalau ada yang tidak terealisasi patut bapak pertanyakan,” sambung dia.

Meski begitu lanjut Denasisu tidak semua wajib dilaporkan petinggi ke BPD. Misalnya soal nota pengadaan atau kwitansi belanja.

“Saya kira yang namanya keterbukaan memang wajib tapi bukan berarti BPK itu mencari tahu sampai nota belanja. Beli di toko mana harga sekian itu kan sudah bukan ranahnya BPK. Kita harus bisa memilah mana yang menjadi tugas BPK dan mana yang menjadi bagian dari pemerintah kampung. Supaya tidak ada gonto-gontoan,” pungkasnya.

Sementara itu anggota BPK kampung Balok Asa kecamatan Barong Tongkok, Raman mengaku pihaknya tidak mungkin mengungkit hasil pekerjaan aparat kampung jika tidak ada masalah. Sebagai contoh soal laporan SPJ yang tidak diberikan ke perwakilan rakyat desa tersebut.

“Pengalaman 4 tahun lalu kami masih dapat laporan SPJ. Tapi sekarang sudah tidak dikasih lagi. Antara petinggi dan BPK itu tidak ada masalah kalau memang petinggi bisa menerima usulan-usulan dari BPK. Itu saja sebenarnya yang terjadi selama ini. BPK ini bukan cari panggung itu tidak. Jadi salah kaprah kalau dibilang BPK itu tidak mengetahui aturan,” tegasnya.

“Oleh karena itu kalau mau menyelaraskan keterbukaan ini ya tergantung niat dari pemerintah kampung. Artinya keterbukaan informasi itu bukan sesuatu yang tabu juga. Apa yang salah kalau dari BPK-nya mencari tahu,” tandas Raman.

Sejumlah desa mengklaim sudah menerapkan keterbukaan informasi seperti yang diamantkan undang-undang. Salah satunya diungkapkan Petrus petinggi kampung Ombau Asa kecamatan Barong Tongkok. Ia mengaku tidak pernah menutupi informasi termasuk penggunaan dana desa. Bahkan sejak perencanaan hingga pelaksanaa selalu melibatkan masyarakat dan BPK.

“Yang jelas kita selalu transparan soal penggunaan anggaran. Baik dengan masyarakat maupun dengan tim-tim yang datang dengan organisasi kita selalu terbuka. Pokoknya kita siap transparan dengan siapapun,” sebut Petrus.

“Dengan masyarakat kita selalu rapat kalau untuk pembangunan kita sudah sampaikan dari musrenbang sampai rencana APB-Kam nya kita minta untuk bantu merinci anggaran biaya. Artinya itu semua sudah kita laksanakan,” beber kades di ring satu ibu kota tersebut.


tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00