• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Lindungi Warganya di Perantauan, Pemkab Sikka-NTT Layani Adminduk Langsung di Kaltim

21 November
21:35 2019
2 Votes (5)

KBRN, Sendawar : Luar biasa perhatian pemerintah kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap warganya yang bekerja di daerah lain. Salah satunya melalui kegiatan jemput bola perekaman KTP-elektronik di kabupaten Kutai Barat (Kubar) Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan lintas provinsi itu merupakan kerjasama pemkab Kubar dengan Pemkab Sikka untuk pelayanan administrasi kependudukan bagi tenaga kerja asal kabupaten Sikka.

Rombongan asal pulau Flores NTT itu dipimpin kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sikka Hermanus Goleng, serta Kepala Bidang Pencatatan Sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Sikka Anselmus Laka. Dengan jumlah tim 8 orang termasuk petugas Analisis Data Base (ADB) pemula Disdukcapil.

“Kami bawa langsung dengan alat dari sana namanya M to M (Machine to machine), sampai leptop printer kami bawa. Jadi disini langsung on line. Kalau ada warga Sikka yang datanya masih di sana kita pindahkan langsung ke Kutai Barat,” jelas Kabid pencatatan Sipil kabupaten Sikka Anselmus Laka ditemui RRI di sela-sela pelayanan adminduk di kantor disdukcapil Kubar komplek perkantoran Pemkab Kubar, Kamis (21/11/2019).

Anselmus mengaku pelayanan yang diberikan lintas provinsi itu untuk memudahkan warganya yang belum memiliki identitas kependudukan tanpa harus pulang kampung.

“Ini untuk meringankan beban warga saat mengurus dokumen kependudukan. Yang kita layani ini diutamakan kartu keluarga dan KTP. Dengan KK yang bisa dipindahkan ini mereka sudah bisa proses  akta kelahiran, akta perkawinan dan semua surat-surat di kabupaten Kubar. Karena pada umumnya mereka datang ke Kutai Barat atau daerah lain itu atas kemauan sendiri tanpa melalui kita,” katanya.

“Nah jemput bola ini adalah upaya kami membantu masyarakat kita yang jauh langgar laut. Kalau harus pulang dulu berapa biaya yang mereka keluarkan hanya untuk dapat surat pindah,” ujar Anselmus.

Pantauan RRI di lapangan, warga yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan adminduk secara langsung oleh pemkab Sikka sejak dibuka 11 November mencapai ratusan orang. Uniknya bukan warga Sikka saja melainkan hampir semua penduduk se-NTT bahkan ada dari provinsi lain meminta bantuan disdukcapil Sikka.

“Sebenarnya sesuai kerja sama hanya warga Sikka yang kita layani. Tetapi kenyataan sekarang hampir semua penduduk asal NTT bahkan dari NTB dan Sulawesi meminta bantuan kita. Dari yang sekedar mengecek data sampai minta pindah ke Kutai Barat. Ini yang kita kesulitan. Tapi karena mereka sudah datang kita kasihan jadi mau tidak mau kami layani,” tambah petugas Analisis Data Base (ADB) pemula Disdukcapil Kabupaten Sikka Hendrikus Raga.

“Kalau yang dari Sikka saja bisa langsung kita pindahkan. Tapi karena mereka kabupaten lain kita harus konfirmasi dulu SK-PWNI ke daerah asal mereka. Sebenarnya kita bisa bantu langsung pindah, tapi karena petugas operator di kabupaten lain itu ada yang sudah pulang dan belum mengonfirmasi makanya kita minta mereka sabar. Kalau sudah ada konfirmasi dari daerah asal penduduk itu bisa pindah,” lanjutnya.

Gregorius mengaku terpaksa melayani karena penduduk non Sikka yang meminta bantu itu juga rata-rata berasal dari perusahaan sawit dan bertempat tinggal jauh dari kota.

“Jadi ini unik karena mereka bukan warga Sikka misalnya dari Ende, Bajawa, Kupang dan daerah lain di NTT terus mereka sudah buat KTP di Kaltim tapi bukan di Kubar. Ada yang di Kutai Timur, Kutai Karta Negara, Samarinda tapi minta bantu kita pindah ke Kubar melalui Capil Sikka. Ini benar-benar luar biasa repot. Tapi karena kita sudah disini kasihan juga mereka sudah datang ya kita layani semampu kami,” ungkapnya.

Akibat membludaknya penduduk yang mengurus identitas diri itu tim dukcapil harus lembur sampai malam hari. Bahkan tim ADB Sikka harus mengundurkan jadwal pemulangan hingga 25 November mendatang. Padahal jadwal perjalanan dinas seharusnya dari tanggal 19-22 November 2019.

“Baru dua har ini saja sudah sekitar 300 lebih yang kita uruskan. Nanti yang sudah dipindahkan langsung direkam oleh teman-teman disdukcapil Kutai Barat. Makanya kami juga berterima kasih karena pemda Kubar sudah memfasilitasi tim kami disini,” tutup Gregorius.

Sementara itu Kadis Nakertrans Kabupaten Sikka Hermanus Goleng menjelaskan kegiatan pelayanan luar daerah itu sebagai bentuk perhatian pemerintah atas nasib warganya yang mayoritas ingin mencari kerja, namun tidak dilengkapi administrasi kependudukan. Pasalnya akibat tidak adanya dokumen kependudukan itu membuat hak-hak warganya kerap diabaikan hingga terlantar di tanah rantau.

“Dalam nawacita presiden Jokowi itu negara harus hadir dimanapun mereka berada diwilayah NKRI ini. Karena kalau mau dibilang dan memang kenyataannya mereka jalan mencari kerja itu non prosedural. Perkiraan kita sekitar 2000 lebih warga Sikka yang ada di Kutai Barat, belum terhitung daerah lain. Mereka jalan sendiri tanpa sepengetahuan kami. Sehingga hak-hak mereka ada yang diabaikan saja begitu,” tandas Goleng.

“Kami pernah ke perusahaan sawit dan menemukan banyak kasus. Misalnya mereka bekerja tanpa ada perjanjian kerja. Karena tidak ada KTP terpaksa mereka buat KTP bodong atau KTP palsu. Dengan fakta itu maka kita tidak hanya hadir untuk mempersalahkan mereka tapi juga memberikan solusi. Yaitu kita datang langsung merekam KTP disini,” tutupnya.

Baca Juga: Lindungi Masyarakat dari Perdagangan Manusia, Bupati Sikka-NTT Tandatangani MoU dengan Pemkab Kubar

Sejumlah warga Maumere Kabupaten Sikka maupun penduduk NTT mengaku bersyukur pemerintah dari bumi Flobamora itu mau mendatangi langsung ke Kaltim demi melayani penduduknya.

“Kami sangat bersyukur atas kedatangan rombongan pemkab Sikka ini. Dan inilah yang diharapkan masyarakat Sikka dan NTT pada umumnya. Karena banyak orang timor itu belum punya KTP sehingga sering dipermainkan di perusahaan,” ungkap Elias Sengsara salah satu delegasi warga Sikka di Kutai Barat.

“Dengan adanya kerja sama kedua belah pihak ini sangat membantu warga kami yang bekerja disini. Karena kalau tidak ada KTP kita sulit urus BPJS, ke Bank buat rekening juga susah mau cari kerja juga susah. Kalau bisa semua bupati wali kota dari NTT buat juga jemput bola seperti ini,” tambah Ben warga NTT lainnya.

“Terima kasih pak bupati Sikka dan seluruh jajarannya sudah rela jauh-jauh ke sini untuk bantu kami. Karena saya dari Sikka tapi baru sekarang urus KTP disini. Terus istri saya juga baru urus sekarang karena dia dari Ende. Dulu urus tapi kita dipersulit akhirnya tidak punya KTP sampai sekarang,” timpa Emil warga kabupaten Ende yang sudah hampir 10 tahun merantau di Kaltim.

“Saya dari NTB pak, tapi bisa dibantu ya Alhamdulillah,” tutur Muksin pria asal Bima.

Kepala disdukcapil Kubar Jahariah mengaku siap memfasilitasi perpindahan penduduk Sikka ke Kutai Barat.

Sebelumnya pemkab Sikka dan Kutai Barat sudah melakukan penandatanganan kerjasama pada bulan mei 2019 lalu. Dalam MoU tersebut kedua belah pihak sepakat untuk memberikan pelayanan adminduk serta melindungi hak-hak pekerja asal kabupaten Sikka.

Rencananya pemkab asal pulau Flores itu akan melakukan pelayanan yang sama di sejumlah daerah yang paling banyak meyerap tenaga kerja asal Sikka. Mulai dari pulau Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00