• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Bus Karyawan Kerap Berhenti Sembarang Tempat, Dishub Kubar dan Perusahaan Sepakat Bangun 10 Halte

20 November
20:22 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar : Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar pertemuan dengan 11 perwakilan perusahaan swasta di kantor Dishub kompleks perkantoran pemkab Kubar, Rabu (20/11/2019).

Pertemuan tersebut membahas tentang penataan tempat perhentian bus angkutan karyawan perusahaan tambang batu bara. Mengingat armada perusahaan itu kerap berhenti di sembarang tempat saat menjemput atau menurunkan penumpang hingga mengganggu lalu lintas umum.

Kepala Dishub Kubar Rakhmat usai rapat kepada RRI mengatakan seluruh perwakilan perusahaan sepakat membangun halte atau tempat perhentian bus di sejumlah titik. Nantinya dinas perhubungan menyediakan lokasi dan perusahaan yang melakukan pembangunan.

“Semua perusahaan tambang mulai PT.Trubaindo Coal Minning (TCM) dan Bharinto Ekatama (BEK), PT.Gunung Bara Utama (GBU) dan subkontraktor seperti PAMA, TSA, Thiess dan lain-lain sudah sepakat yang pada intinya mereka siap membangun Halte atau pemberhentian dan penaikan penumpang angkutan karyawan,” katanya.

Untuk tahap awal ujar Rakhmat akan dilakukan koordinasi dengan pemilik lahan baik yang dikuasai pemerintah maupun masyarakat umum. Rencananya ada 10 titik halte di wilayah ibu kota yakni kecamatan Melak, Barong Tongkok dan Sekolaq Darat.

“Nanti kita survei kembali titik koordinat yang sudah ditetapkan dengan skala prioritas. Paling tidak ada 10 dulu yang dibuat, nanti dibagi dari Melak, Barong dan Sekolaq Darat. Kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait baik dari dinas PUPR, maupun bagian hukum dan aset sampai kecamatan dan desa untuk tempat yang dimiliki pemerintah,” jelas Rakmat.

“Kalau milik masyarakat kita akan koordinasi untuk dilakukan pola kerjasama. Maksudnya kalau pemilik lahan mau meminjamkan lahannya untuk bangun halte kita buka peluang pemilik lahan membuat usaha penitipan kendaraan. Dengan cara ini kita harapkan sama-sama untung. Dan itu salah satu opsi yang disepakati bersama pihak perusahaan,” beber Rakmat.

Rakhmat menyebut tujuan pembangunan halte selain untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, juga untuk kepentingan umum seperti pelajar yang memanfaatkan angkutan antar jemput dengan bus sekolah.

“Selain untuk kepentingan perusahaan tapi bisa digunakan untuk masyarakat umum dan anak sekolah. Makanya kita minta bangun di lokasi yang strategis dan dekat dengan fasilitas umum,” ujarnya.

“Dan kalau sudah ada halte kita harapkan jangan ada lagi bus karyawan yang berhenti sembarangan. Karena selama ini para supir itu kadang berhenti di simpangan, tempat ramai bahkan menghalangi pengguna jalan lain. Inikan mengganggu sekali,” tegas Rakhmat.

Baca Juga: Dishub Kubar: Hampir Semua Bus Karyawan Perusahaan Tidak Punya Izin Usaha dan KIR

Sementara itu humas PT.TCM BEK Kristina Wati menyambut positif langkah yang dilakukan Dishub Kubar. Namun perushaannya berharap lahan yang disediakan pemerintah benar-benar bebas hukum agar tidak menggangu pembangunan halte nantinya.

“Inikan sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu tapi belum pernah terealisasi. Intinya harus clear dulu di internal artinya kepemilikan lahannya, lokasinya seperti apa, izinnya seperti apa, kemudian terkait tata kotanya juga harus diperhatikan,” pungkas Kristin.

“Supaya lebih bagus lah karena yang kita bangun akan menjadi aset yang berkelanjutan. Saat perusahaan tidak adapun masih bisa digunakan. Bukan sekedar untuk perusahaan saja tetapi bisa digunakan oleh masyarakat,” tutur Kristin.

Senada diungkapkan ketua tim sarana PT.Thiess Daniel Asep. Menurutnya pihak perusahaan siap membangun halte asal lokasinya tidak bermasalah.

“Pembangunan halte ini kan untuk mengurai kemacetan dan tidak mengganggu aktivitas mayarakat. Makanya kita sangat mendukung pembangunan tersebut. Jadi kita siap membangun dimana titik yang disiapkan pemerintah,” ungkapnya.

Rencananya Halte bus perusahaan itu akan dibangun tahun 2020 mendatang dengan pola kemitraan antara perusahaan dan pemerintah daerah. Mengingat ada ribuan karyawan tambang yang setiap hari menunggu antar jemput ke tempat kerja.

Dishub sendiri mencatat ada sekitar 150-300 bus hampir 24 jam beroperasi di wilayah Kutai Barat.

Baca Juga: Minta Tanggung Jawab atas Kerusakan Jalan Umum, DPRD Kubar Panggil Tiga Perusahaan Tambang  

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00