• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Iptek

Jelang Hari Guru Ke-74, ini Catatan PGRI Kaltim

18 November
21:46 2019
3 Votes (5)

KBRN, Sendawar : Tanggal 25 November menjadi tonggak bersejarah bagi insan pendidikan di tanah air. Yakni lahirnya organisasi profesi guru melalui kongres pertama yang berlangsung di Kota Surakarta pada 25 November 1945.

Yang kemudian dikukuhkan melalui keputusan presiden Nomor 78 Tahun 1994 dan menetapkan hari lahir Persatuan Guru Republik Indonesai (PGRI) sebagai Hari Guru Nasional (HGN).

Menjelang usia yang ke-74 tahun pada 25 November 2019 mendatang, tentu banyak catatan dan peristiwa penting dalam perjalanannya.

Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur Musyahrim menjelaskan, sebagai organisasi profesi yang independen, PGRI tidak seperti organisasi lain yang kerap turun ke jalan. Namun lebih mengutamakan lobi-lobi. Berkat lobi itu akhirnya ada sejumlah isu yang berhasil diperjuangkan namun ada juga yang tetap jadi sorotan.

“PGRI ini organisasi profesi dan perjuangan. Karena independen dia terus memperjuangkan bagaimana tenaga guru kita ini benar-benar memenuhi tuntutan. Baik sisi akademis maupun kompetensi. Oleh sebab itu PGRI tidak seperti organisasi lain yang turun ke jalan. Tapi berjuang melakukan lobi-lobi,” ujar Musyahrim di konfirmasi RRI di Sendawar, Senin (18/11/2019).

Mantan kadis pendidikan Provinsi Kaltim itu menilai tidak mudah memperjuangan isu-siu pendidikan untuk masuk dalam aturan perundang-undangan. Contohnya UU guru dan dosen yang baru lahir tahun 2005.

“Di tingkat nasional yang kita perjuangakan itu seperti UU guru dan dosen. Itu memang murni perjuangan PGRI. Kemudian anggaran pendidikan 20%. Lalu kita juga memperjuangkan pembatasan umur penerimaan PNS untuk guru dari 35 tahun menjadi 39 tahun,” kata Musyahrim.

Pensiunan guru berusia 68 tahun itu mengaku di sisi regulasi memang sudah cukup memadai. Namun tantangannya disisi kesejahteraan. Pasalnya masih banyak guru yang belum dihargai maksimal oleh pemerintah.

“Bagimanapun juga guru ini tidak seperti pegawai lain. Di sisi penghasilan mereka tidak ada tambahan. Kalau pegawai lain bisa dapat perjalanan dinas macam-macam. Kalau guru dia berhadapan dengan siswa. Tidak mungkin dia meninggalkan kelas,” katanya.

“Oleh sebab itu disamping gaji pemerintah kabupaten/kota diharapkan memberi insentif sehingga mereka tidak berpikir untuk mencari tambahan di luar dan fokus melaksanakan belajar mengajar,” lanjut Musyahrim.

Tantangan lain menurut dia adalah soal komptensi guru. Apalagi di era milenial seperti sekarang ini dimana penggunaan teknologi dalam belajar mengajar sudah tidak bisa dihindari. Jadi mau tidak mau guru harus cepat beradaptasi agar tidak ketinggalan alias gagap teknologi.

“Makanya guru kita dorong supaya disertifikasi, karena itu jabatan profesional. Apalagi begitu cepatnya perkembangan yang sekarang kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Kalau 20 tahun lalu guru mengajar tidak bersentuhan dengan teknologi tetapi sekarang sudah tuntutan dan harus kita ikuti. Makanya kita terus perjuangkan supaya pemerintah benar-benar mempersiapkan kompetensi guru menuju profesional. Meski tidak mudah tapi kita terus mendorong itu,” bebernya.

Di sisi lain pemerintah katanya sudah memprioritaskan sektor pendidikan dalam satu dekade terakhir. Namun itu belum cukup jika antar pemerintah daerah dan pusat belum bersinergi.

“Kita sebenarnya mengapresiasi pemerintah memfokuskan perhatian di dunia pendidikan. Tapi harus dikawal dari pusat sampai daerah. Ada beberapa daerah seperti di Kutai Barat ini khususnya dinas pendidikan sudah mengalokasikan anggaran untuk uji komptensi dan sertifikasi guru. Itu sudah sangat positif,” tandas Musyahrim.

Sementara di bidang sarana prasana pria paruh baya itu menilai belum memadai.

“Ini yang jadi sorotan kita. Kita berharap dengan menteri pendidikan yang baru, terus kebijakan gubernur, bupati/wali kota harus sama. Karena infrastruktur itu bukan hanya gedung. Sarana prasarana didalam juga harus jadi perhatian. Jangan sampai terjadi ada sekolah roboh menimpa siswa ini jangan sampai terjadi di daerah kita,” tutupnya.

Terakhir itu ia mengingatkan jajarannya untuk saling mendukung. Misalnya melalui wadah perkumpulan guru yang sudah dibentuk pada setiap jenjang pendidikan agar bisa saling berbagi informasi dan pengetahuan. Kemudian menjaga soliditas antar anggota PGRI, mengingat dari 6000 lebih guru di Kaltim sekitar 20% persen diantaranya belum bergabung dalam organisasi.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Silpanus Ngampun menyebut, masih ada guru yang berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahkan ada guru yang mengantongi ijazah Paket C atau setara SMA. Termasuk para pengajar di wilayah Kubar.

“Banyka guru yang belum memenuhi standar undang-undang. Masih ada seribu lebih guru kita yang berpendidikan SMA bahkan ada yang paket C,” ujar Silpanus Ngampun.

Guru berijazah SMA dan paket C itu mayoritas guru honor yang mengajar di 200 lebih sekolah, mulai tingkat kanak-kanak sampai SMP. Kemudian ada sebagian yang bertugas di bidang administrasi.

Tidak hanya itu, ada juga ribuan guru berijazah sarjana baik yang sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) namun belum ikut sertifikasi.

“Karena saya prihatin dari sekian guru yang ikut seleksi akademik hanya sedikit yang lulus. Tahun lalu hanya sekitar 135 yang lulus, kemudian tahun ini ikut PPG. Tapi dari yang ikut seleksi PPG itu masih ada sebagian tidak lulus dan ikut ujian berulang-ulang. Makanya saya kira ini perlu perhatian dan dukungan PGRI,” pinta Silpanus saat membuka kegiatan konferensi kerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kabupaten Kubar, di Hotel Sidodadi kelurahan Simpang Raya kecamatan Barong Tongkok,Kubar.

Meski demikian pemda Kubar setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk bantuan beasiswa bagi guru-guru terutama bagi yang masih berijazah SMA.

Sementara untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya guru PNS, dia menyarankan untuk melakukan diklat mandiri. Sebab anggaran Disdikbud juga terbatas.

“Kedepan saya sarankan guru yang sudah bersertifikat, sisihkan antara 5-10 persen untuk pengembangan profesi, ikut latihan secara mandiri. Saya akan mengundang narasumber yang bagus dari luar atau orang PGRI laksanakan diklat di sini tapi bayar sendiri. Kalau menunggu dinas lambat,” kata mantan guru yang mengajar sejak 1984-2002 tersebut.

Sementara anggaran pendidikan menurut mantan pejabat dinas pariwisata Kubar itu mayoritas dihabiskan untuk gaji dan tunjangan guru. Sehingga kegiatan lain banyak terbengkalai.

“Dinas pendidikan itu dapat anggaran nomor dua setelah PUPR. Ratusan miliar tetapi lebih dari Rp 100 miliar itu untuk belanja pegawai. Apalagi sekarang gaji guru SD masuk ke Disdikbud. Itu sebabnya mengapa kegiatan seperti pelatihan, perbaikan gedung dan sarana prasarana lambat sekali karena uangnya terkuras untuk belanja pegawai,” rincinya.

“Anggaran pendidikan yang bilang 20 persen itu juga sebagian ke dinas lain. Kita hanya sekitar 15 persen. Makanya saya harap PGRI memberikan pencerahan ke guru-guru kita,” tutup mantan pejabat setda Kubar itu.

Ia berharap insan pendidikan mamahami kondisi tersebut, namun juga bersama-sama mencari solusi demi memajukan dunia pendidikan di tanah air termasuk di Benua Etham Kalimantan Timur.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00