• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pilkada

Akademisi Nilai ASN Berpotensi Menyalahgunakan Wewenang Jika tak Mundur di Pilkada

7 November
23:52 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar : Wacana Aparatur  Sipil Negara (ASN) yang ingin maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 tanpa mengundurkan diri mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari kalangan akademisi.

“Baik kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS, anggota TNI dan Polri merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, dengan alasan yang masing-masing berbeda. Namun intinya adalah jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri”, ungkap Pembantu Direktur I  Perguruan Tinggi Politeknik Sendawar Kabupaten Kutai Barat, Selvina,S.H.M,Si kepada RRI Kamis (7/11/2019) malam.

Menurut Selvina jika tidak mengundurkan diri maka dalam revisi Undang-undang yang baru harus memperjelas hak-hak abdi negara sebagai PNS sesuai sitem politik dan ketatanegaraan yang berlaku saat ini.

“Supaya tidak menimbulkan kontroversi dan spekulasi baru. Hal itu justru akan makin merugikan citra pemerintahan  di tengah tajamnya sorotan soal kemunduran demokrasi Indonesia akibat pemaksaan beberapa kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi dan kehendak orang banyak”, tambahnya.

Apalagi lanjut Selvina, semangat reformasi menghendaki adanya netralitas aparat keamanan maupun ASN dalam dunia politik.

“Jika TNI-Polri dan ASN tidak mengundurkn diri dalam mencalon maka gagasan itu sama juga mengingkari semangat reformasi yang menghendaki independensi birokrasi serta TNI/Polri dari sikap partisan dan praktik politik praktis. Kemandirian itu, diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), anggaran, maupun kewenangan dalam kapasitas jabatan mereka”, tegasnya.

Sebelumnya Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Risma Dewi menjelaskan aturan tentang syarat calon dalam Pilkada dari kalangan ASN dan TNI-Polri kemungkinan akan berubah.

Jika sebelumnya para abdi negara ini wajib mengundurkan diri, maka ada wacana kedepan tidak perlu mengundurkan diri namun hanya mengajukan cuti di luar tanggungan negara.

Wacana itu kata Risma diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui revisi UU No.10 tahun 2016 tentang syarat calon kepala daerah.

“Kemungkinan ASN dan TNI Polri bisa maju dalam Pilkada tanpa harus mengundurkan diri. Jika aturan ini direvisi apakah semua ASN akan bebas berkampanye? Saya katakan tidak. Karena itu hanya sebatas pada orang yang mencalonkan bukan seluruh ASN”, kata Risma Dewi  saat jadi narasumber dalam sosialisasi tahapan Pilkada yang digelar KPU Kubar di Hotel Sidodadi Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok,Kubar Kamis (7/11/2019).

Menurut Risma netralitas ASN dan TNI-Polri harus tetap dijaga meski ada wacana mereka bisa ikut Pilkada. Hal itu sejalan dengan aturan khusus bagi kedua abdi negara tersebut.

“Ini untuk menghindari konflik kepentingan dari ASN apalagi TNI-Polri. Bagaimana bisa netral kalau ada calon yang berasal dari instansinya. Namun kalau misalnya jadi direvisi maka kami tidak akan menekan calon untuk wajib mengundurkan diri”, ujarnya.

Meski begitu Risma menegaskan sampai saat ini aturan yang digunakan sebagai pedoman syarat calon kepala daerah dari kalangan ASN dan TNI Polri masih  mengacu pada UU Pemilu No.10 tahun 2016 tentang syarat calon pilkada serta UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Yakni wajib mengundurkan diri jika ingin bermain poitik.

“Yang jelas saat ini kita masih mengacu pada aturan yang ada. Yaitu kalau dia mau calon harus mengundurkan diri. Kecuali sudah direvisi baru dengan sendirinya aturan yang lama dianggap kedaluwarsa”, tegas Risma.

Dia mengaku aturan baru itu masih dalam penggodokan di tingkat pusat. Sehingga pihaknya tetap menggunakan landasan aturan lama yakni melarang ASN dan TNI-Polri terlibat aktif di dunia politik baik sebagai calon maupun anggota parpol.

Ketua KPU Kubar Arkadius Hanye menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan bawaslu tentang aturan itu namun ada PKPU juga yang mengatur soal syarat calon dari kalangan ASN dan TNI/Polri. Sehingga apapun keputusan yang ada, sebagai penyelenggaran akan tetap bekerja profesional.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00