• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi dan Bisnis

Wabup Kubar Edyanto Arkan : Perbup Pajak Sarang Burung Walet 10% untuk Kepentingan Masyarakat

16 October
21:17 2019
0 Votes (0)

KBRN, Sendawar : Wakil bupati kabupaten Kutai Barat (Kubar) Edyanto Arkan mengatakan penerapan pajak sarang burung walet (SBW) sebesar 10 persen semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Hal itu diungkapkan wabup usai mengikuti sidang paripuran di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kubar, Rabu (16/10/2019).

“Bukan untuk siapa-siapa, ini kembali lagi untuk pembangunan di wilayah kita,” katanya.

Meski begitu penerapan tarif 10% terhadap penjualan SBW sempat jadi polemik karena dianggap terlalu tinggi. Menanggapi hal itu Edyanto menegaskan pemkab Kubar tidak serta merta mengeluarkan regulasi. Penetapan tarif yang dikeluarkan melalui Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang harga pasaran umum sarang burung wallet tersebut, sejalan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang semula jadi kewenangan pusat berubah menjadi kewenangan pemda.

Kemudian diperkuat lagi dengan peraturan  daerah  kabupaten  Kutai Barat Nomor 01 tahun 2012 tentang perubahan atas Perda Kubar  Nomor 24 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pengusahaan  goa sarang burung wallet.

“Itu aturan yang sudah dibuat beberapa tahun yang lalu mengenai pajak sarang burung walet. Itu tidak serta merta diperdebatkan, sudah lama berproses dan perlu penyesuaian, karena ada ketentuan yang membatasi. Misalnya ada peraturan pemerintah atau keputusan gubernur sehingga perda itu juga harus menyesuaikan kembali,” kata Edyanto Arkan.

Mantan asisten setda Kubar itu mengaku, adanya perbup tentang tarif SBW justru melindungi peternak walet. Karena selama ini aturan turunan sebagai dasar pelaksanaan pungutan belum memadai.

“Besaran di dalam memungut itu ada ketentuannya. Karena perda ini sudah ada tapi belum diterjemahkan dalam peraturan bupati. Nah supaya tidak ada perbedaan tafsiran antara pihak yang dipungut dan pihak yang memungut kita keluarkan perbup itu. Bukan baru sekarang aturan ini ada dan sudah disosialisasikan sejak lama hanya beberapa pasal yang perlu diterjemahkan lagi dengan Perbup. Dan daerah lainpun sudah dilaksanakan,” bebernya.

Edyanto menyebut pertimbangan untuk memberlakukan pajak sarang burung walet demi mewujudkan kebersamaan dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan di daerah. Karena itu orang nomor dua di Kubar itu mengajak masyarakat untuk taat bayar pajak demi optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

“Jadi ini adalah kewajiban masyarakat yang berusaha di dalam suatu wilayah pemerintah.  Kita yakin tidak memberatkan pelaku usaha. Kan kita PPN juga 10 persen. Jadi bukan memberatkan tapi kita sama-sama membangun daerah ini supaya lebih maju,” tutupnya.

Terpisah anggota DPRD Kubar Arkadius Elly tak mempermasalahkan penerapan perbup sarang burung tanpa tuan itu. Hanya saja perlu pendampingan dan sosialisasi kepada pengusaha walet.

“Perda yang ada itu fokusnya baru yang goa belum ada yang rumahan. Tapi kalau memang mau direvisi juga harus ada keberimbangan. Jadi pemerintah menarik pajak tapi ada pembinaan juga. Kemudian yang bangun juga perlu ada izin gangguan. Tapi kalau peraturan bupati sudah cukup memadai untuk itu tidak masalah, kan ini juga menambah pendapatan daerah untuk kepentingan pembangunan kita,” katanya.

Sementara data badan pendapatan daerah Kubar menyebut,  potensi pajak SBW cukup signifikan jika digali maksimal. Hingga oktober 2019 ada sekitar 1217 wajib pajak namun baru sekitar 27 persen yang membayar. Khusus untuk wilayah ibu kota yakni kecamatan Barong Tongkok, Melak dan Sekolaq Darat terdata ada 541 rumah burung tanpa tuan itu. Dari jumlah tersebut 104 diantaranya dimiliki aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kerja kontrak. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00