• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Khawatir Penyelewengan Anggaran, Proyek Infrastruktur Di Kaltim Perlu Diperiksa

16 October
10:39 2019
0 Votes (0)

KBRN, Samarinda : Bangunan Cepat Rusak dengan anggaran besar yang kerap berulang di Kalimantan Timur diduga oleh Pusat Studi Anti Korupsi Universitas atau SAKSI Mulawarman Samarinda ada penyelewengan anggaran yang perlu diusut  pemerintah.

“ ya tidak bisa pungkiri banyak di Kaltim bangunan mahal tapi cepat rusak dan sudah juga kok dilaporkan masyarakat, ya harusnya Pemerintah bertindak tegas lah,” Tegas Sekteratis SAKSI Herdiansyah Hamzah.Rabu(16/10/2019).

Menurutnya, korupsi Infratruktur ini merupakan salah satu korupsi yang paling merugikan warga mengingat sarana infratruktur ini paling dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga dengan tertangkapnya Kepala Dinas dilingkungan Pemkot Samarinda SS dan Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap oknum Kepala Daerah dan sejumlah pejabat, dapat menjadi momentum aparat penegak hukum untuk kian gencar menyasar proyek infrastruktur rakyat yang dicuri para oknum pejabat dan Kepala Daerah.

“ya kita tahu kalau korupsi pada sektor infrastruktur ini menjadi salah satu korupsi yang paling merugikan warga karena ini langsung bersinggungan dengan kehidupan masyatakat Indonesia hari ini jadi saya harap ada sanksi tegas terahadap para pencuri uang rakyat ini,” Tandas Pria yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum Unmul Samarinda ini.

Saat ini terang Herdi di Kaltim saja banyak infratruktur yang menggunakan anggaran besar namun cepat rusak seperti Bandara APT Pranoto Samarinda sudah 3 kali rusak, jembatan FLY OVER juga sudah mengalami kerusakan sejak awal peresmian, dan jembatan kembar yang tidak kunjung selesai padahal anggaran yang digelontorkan tidak sedikit. Sheingga Herdi minta KPK dapat menyoroti masalah infratruktur di Kaltim yang mangkrak atau lamban tuntas untuk segera diusut.

“kalau di Kaltim ini bukan rahasia umum lagi bahwa banyak infrastruktur yang menggunakan anggaran yang besar namun cepat rusak bahkan menjadi perbincangan masyarakat ini yang saya kira perlu diusut oleh pihak bewenang,” Ungkap Herdi.

Lebih lanjut Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawaman Herdiansyah Hamzah menyarankan beberapa hal dalam mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur rawan korupsi seperti meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus OTT infrastruktur ini, termasuk menyelidiki kemungkinan pelaku lain di luar yang terkena OTT. Sebab korupsi pada umumnya, melibatkan persekongkolan banyak orang, termasuk mereka yang memiliki kuasa dan kewenangan, Kedua, kasus OTT ini bisa menjadi momentum untuk membuka kemungkinan menyelidiki kasus-kasus serupa. Setidaknya, seluruh proyek infrastruktur di Kalimantan Timur yang kontroversial dan mengundang perbincangan khalayak luas, agar dilakukan audit investigatif oleh BPK.  Mulai dari bandara, jembatan, fly over, jalan tol, dan lainnya sehingga Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kejaksaan melalui TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah). Sebab TP4D hanya efektif melakukan pengawasan ketaatan pada aspek hukumnya, tetapi tidak memadai untuk mengawasi aspek konstruksinya. Untuk itu, pemerintah seharusnya juga menggandeng lembaga yang memiliki kemampuan analisis konstruksi yang memadai.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00