• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu

Politik Uang di Kalimantan Timur Sulit di Buktikan

13 October
16:00 2019
1 Votes (5)

KBRN, Sendawar: Money Politic atau Politik Uang, terjadi hampir menyeluruh di 16 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Namun yang menjadi kendala dalam pembuktiannya yakni kurangnya masyarakat yang melapor dan minimnya bukti yang disertakan oleh masyarakat saat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kubar.

“Memang untuk pembuktian ini yang kita kesulitan, karena minimnya yang melapor dan minimnya bukti yang disertakan ke kami. Nah ini juga menjadi hal yang perlu kami sampaikan ke masyarakat, politik uang inikan bukan hanya dalam bentuk uang, bisa bentuk barang atau sembako yang intinya ingin mengubah keinginan memilih dari masyarakat,”Kata Ketua Bawaslu Kubar Risma Dewi kepada RRI Sendawar, Minggu (13/10/2019).

Politik Uang yang kini masih terjadi dikalangan Masyarakat, lanjut Risma, karena dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor Ekonomi, dari segi pendidikan termasuk adanya provokasi.

“Kalau kita lihat, dari segi ekonomi berpengaruh, pendidikan juga. Tapi bisa juga saya katakan disini pengaruh provokasi, kadang ada orang berpendidikan tapi dia terima, “saya terima unagnya belum tentu saya pilih orangnya”, ini satu kalimat yang menggangu dan perlu kita luruskan. Tapikan tidak mudah, tidak seperti orang sakit, disarankan minum obat ini langsung dituruti, inikan orang sehat, berpikiran sehat. Kalau memikirkan keuntungan, tidak memikirkan dampak ini yang membahayakan,”lanjutnya

Baca Juga: Bawaslu Kutai Barat Bentuk Kampung Anti Politik Uang

Terpisah, Koordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Galeh Akbar Tanjung menegaskan, praktek Politik Uang ini terjadi di 10 Kabupaten dan Kota di Kaltim. Paling banyak terjadi di Kota Samarinda, berdasarkan temuan pada Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019.

“Mamang Samarinda, dalam pemilu kemarin ada 5 temuan di Samarinda, tapi ketika dibahas di Gakumdu ke-limanya itu tidak terbukti,”tegasnya

Yang menjadi kendala selam ini, lanjut Galeh, memang dari sisi pembuktian. Misalnya ada yang kekurangan saksi dan lainnya, menyebabkan sulitnya mengurai permasalahan untuk menjerat oknum yang melakukan politik uang.

“Memang itu menjadi kesulitan, tantangan bagi kita, terutama untuk menemukan unsur ketika ada politik uang, unsurnya itukan ada bukti, saksi dan lain sebagainya, karena di Gakumdu bukan hanya Bawaslu. Jadi Bawaslu inikan mengawasi dan menemukan, setelah itu dibahas di Gakumdu , nah disitu ada Kepolisian dan Kejaksaan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana pemilu tersebut,”lanjutnya

Maka itu, untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang, Ia menegaskan, Bawaslu Kaltim bersama jajaran di Kabupaten/Kota akan melaksanakan gerakan sosialisasi masif dan membasis menyentuh langsung ke masyarakat Kampung.

Mengingat selama ini, kegiatan sosialisasi hanya terkonsentrasi kepada Stakeholder, Tokoh Masyarakat, Lembaga dan Non Governmnet Organization (NGO) atau Organisasi yang beraktifitas diluar struktur politik.

Galeh Akbar Tanjung berharap, melalui upaya tersebut bisa menekan paraktek politik uang di Provinasi Kalimantan Timur kedepannya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00