• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemerintahan

Agar Terhindar Masalah Hukum, Pejabat Kaltim Harus Paham UU Nomor 30 Tahun 2014

4 October
13:04 2019
0 Votes (0)

KBRN, Samarinda: Untuk memberikan pemahaman Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar pertemuan  dengan para pejabat dilingkungan Pemprov. Kaltim  di Samarinda.

Rapat pemahaman undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di buka langsung Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi di Hotel Senyiur Samarinda, Jum,at pagi (4/10/2019). 

Dalam sambutannya, Hadi Mulyadi mengatakan, pemahaman undang-undang nomor 30 tahun 2014 ini sangat penting bagi pejabat Provinsi KalimantanTimur dalam menjalankan tugasnya sehigga terhindar dari masalaha hukum.

“Undang-Undang kita peraturan pemerintah,peraturan Menteri seringkali karena kurang koordinasi, jarena negara kitaini terlalu luas maslahnya terlalu banyak, makanya pertemuan ini untuk membahas maslaah tersebut.”kata Wagub.

Sementara itu Kepala Biro Hukum  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang juga Ketua Panitia pelaksanana Suroto dalam laporannya menyebutkan, rapat ayng dikuti sebanyak 90 peserta dari 10 Kabupaten kota di Kalimantan Timur ini bertujuan, untuk memberikan pemahan terhadap undang-udang administrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kwalitas kenegaran pemerintahan dan memberikan perlindungan khukum baik kepada warga masyarakat maupun bagi pejabat pemerintah itu sendiri.tegasnya 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00