• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Kraton Yogyakarta dan Pemkab Gunungkidul Buat MOU Penertiban Sultan Ground

21 June
13:04 2016
0 Votes (0)

KBRN, Yogyakarta: Pesatnya perekembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul, memicu maraknya pengaplingan dan pembangunan di atas tanah Sultan Ground (SG) yang tidak terkontrol. Tidak jarang permasalah ini memicu konflik horizontal antar masyarakat, sehingga Kraton Kasultanan Yogyakarta dan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul membuat kesepakatan penertiban tanah Sultan Ground.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan HB X kepada RRI, Selasa (21/6/2016) mengatakan, kesepakatan yang dibuat Pemkab Gunungkidul dengan Kraton Yogyakarta ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dan dasar penertiban dan penataan kawasan SG menjadi kawasan ruang terbuka publik yang bebas bangunan.

Banyaknya bangunan liar kata Sultan, yang berada di area tanah SG atau 100 meter dari garis pantai membuat kawasan wisata dipesisir selatan Gunungkidul menjadi terlihat kumuh dan tidak tertata. Sultan berharap, dengan adanya kesepakatan melalui MOU tersebut, masyarakat dipesisir pantai segera melakukan penataan sesuai dengan isi kesepakatan yang telah dibuat.

"Tanah kraton kan harus melakukan verifikasi, penertiban dan pengelolaaan, nanti tetap tanah Pakualam Ground dan Sultan Ground itu jadi wewenang bersama kraton dana pakualaman bersama dinas tata ruang dan pertanahan tingkat satu untuk pengajuan ijin," kata Sultan.

"Kalau nanti tidak ditertibkan nanti tidak dapat WTP lagi karena tidak tertib administrasi kanrepot? karena bunyi undang-undangnya kan itu. Kalau masyarakat saja gak papa asal tidak ada provokatornya!," tambahnya.

Selain penataan tanah SG, MOU yang baru pertama kali di buat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini juga mengatur tentang penertiban dan penerbitan surat kekancingan atau izin pengelolaan tanah. Dalam MOU ini juga mengatur peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur tanah SG, verifikasi surat kekancingan yang sudah ada serta evaluasi dan monitoring penataan SG.

Sultan juga kembali berharap, MOU tersebut akan mempermudah penataan dan penertiban bangunana liar dan segala bentuk bangunan tanpa ijin diatas tanah sultan ground, khususnya di kawasan wisata pantai selatan Kabupaten Gunungkidul. Rencananya sepanjang tanah SG yakni radius 100 meter dari pantai akan dijadikan ruang terbuka publik yang bebas bangunan.

Sementara Bupati Gunungkidul Hj. Badingah S,Sos menambahkan, penertiban kawasan pantai selatan Gunungkidul tetap akan dilakukan melalui pendekatan dengan masyarakat. Pemerintah daerah berjanji akan memberikan fasilitas kepada para masyarakat terdampak penertiban sehingga mereka tetap dapat mencari rejeki dikawasan pantai.

"Tapi kita pemerintah kabupaten juga harus memperhatikan bagaimana kita nanti bisa fasilitasi, umpamanya sempadan pantai tadi minimal harus 100 meter, nanti tetap kita geser dan nanti gimana kita bisa fasilitasi, jadi masyarakat tetap bisa berdagang," kata Bupati.

Dalam penandatanganan MOU yang dilakukan di alun-alun Pemkab Gunungkidul ini juga dihadiri pengurus Pokdarwis pantai selatan Gunungkidul, camat se Gunungkidul, Sat Pol PP, Polri, TNI serta Paniti Kismo Kasultanan Yogyakarta. (WIB/BSL/AKS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00