• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Wacana Lapas Koruptor Tersebar di Banyak Lapas

10 February
07:04 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kasus terpidana korupsi terus menarik untuk diperhatikan, ketika masyarakat atau bahkan media memergoki, mendapatkan informasi dan mengabarkan apa yang diperbuat oleh orang orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan, dan seharusnya berada dalam lingkungan barunya Lembaga Pemasyarakatan, tetapi ternyata berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.     

 Kabar tentang nara pidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dengan ijin dan dalih tertentu yang ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan lain diluar ijin yang diberikan, sudah sering terdengar, dan faktanya terus terdengar dan menjadi bahan pekabaran.   

 Kabar tentang Anggoro Wijoyo terpidana 5 tahun kasus korupsi proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan tahun 2007 yang dikabarkan berulangkali keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung dengan ijin ke rumah sakit tetapi berada di sebuah apartemen, menjadi keprihatinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)   Bukan hanya Anggoro Wijoyo tetapi terpidana kasus korupsi lainnya juga dikabarkan sering plesiran atau tinggal di rumah yang mereka miliki tidak jauh dari Lembaga Pemasyarakatan, tempat dimana seharusnya mereka menjalani hukuman.    

Tidak heran jika akhirnya KPK mengusulkan agar Lembaga Pemasyarakatan bagi terpidana kasus korupsi tidak hanya dipusatkan di Sukamiskin Bandung, tetapi ditempatkan tersebar di Lembaga Pemasyarakatan yang lain.    

Sesungguhnya yang perlu mendapatkan perhatian tentang mudahnya keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diberitakan media massa adalah tindak lanjut pembenahan sistem, pengawalan melekat sampai pada deteksi apakah keluarnya terpidana dari Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tempat dan keperluan yang tercantum dalam ijin.    

Kementrian Hukum dan HAM akan terus menjadi sorotan masyarakat jika tidak ada ketegasan dalam mereformasi sistem pengawasan nara pidana dan terus menjadi pertanyaan jika terus ditemukan kasus kasus baru para nara pidana yang menyalah gunakan ijin keluar Lembaga Pemasyarakatan.   

 Usulan KPK agar nara pidana korupsi tersebar penempatannya pun perlu dikaji secara mendalam, apakah Lembaga Pemasyarakatan yang lain masih mempunyai ruang yang cukup untuk menampung, sebab selama ini diberitakan hampir semua Lembaga Pemasyarakatan sudah over capacity atau melebihi daya tampung. Selain itu apakah sistem pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan lain sudah memadai, atau bahkan lebih tak berdaya menghadapi rayuan terpidana korupsi.    

Usulan menyebar penempatan pelaksanaan hukuman bagi nara pidana kasus korupsi bukan hanya untuk menjauhkan dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu , bukan hanya penyebaran tempat menjalankan hukuman atau sistem yang perlu dibenahi oleh Kementrian Hukum dan HAM, tetapi yang lebih penting dan lebih berat adalah membenahi mental para petugas di Lembaga Pemasyarakatan.    

Fakta yang ada menunjukkan keterlibatan sejumlah petugas yang seharusnya membina, membimbing dan sekaligus mengawasi para warga binaan atau nara pidana , tetapi malah membantu nara pidana menikmati udara bebas di luar Lembaga Pemasyarakatan , sekalipun dengan dalih kemanusiaan, tetapi tidak dibenarkan secara aturan hukum. 




*Sumber Foto: Google*  



Tentang Penulis

Agung Susatyo

Redaktur Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00