• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 12 mengutamakan UMKM

29 April
08:40 2016
1 Votes (1)

Oleh : Agung Susatyo (Redaktur Senior) 

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo kemarin sore mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-12 di Istana Merdeka  Paket kebijakan deregulasi kali ini khususnya menyasar  kemudahan usaha (ease of doing business) bagi Usaha Kecil Menengah. Kemudahan usaha terdiri dari 10 poin, meliputi Memulai Usaha (Starting Business); Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permit); Pembayaran Pajak (Paying Taxes); Akses Perkreditan (Getting Credit); Penegakan Kontrak (Enforcing Contract); Penyambungan Listrik (Getting Electricity); Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders); Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency); Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors).

Tujuannya ialah untuk menjadikan peringkat ease of doing business Indonesia dari saat ini berada di angka 109 dari 189 negara menjadi peringkat 40.berdasarkan standart prosedur internasional. Jika kita simak tentang prosedur yang harus dilalui pemilik modal untuk membangun usaha selama ini, bisa dikatakan sangat berbelit dan memakan waktu cukup lama.Presiden mengakumulasi jumlah prosedur yang sebelumnya 94 prosedur dipangkas menjadi 49 prosedur. Perizinan yang sebelumnya berjumlah 9 izin dipotong menjadi 6 izin.

Sebelumnya waktu pengurusan yang dibutuhkan berjumlah 1.566 hari kini menjadi 132 hari. Berkaitan dengan hal itu pemerintah telah menerbitkan 16 peraturan baru  untuk memperbaiki peringkat kemudahan usaha.
 

Penerbitan Peraturan baru ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mempermudah iklim berusaha di Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia maupun investor. Bahkan Presiden menegaskan, akan memangkas 3 ribu peraturan daerah, yang akan diselesaikan bulan Juli 2016 ini. Apa yang disampaikan Presiden dalam Paket Kebijakan ke 12, terlihat adanya alur kebijakan dengan paket ekonomi 11 yang digulirkan akhir Maret lalu, diantaranya dalam paket kebijakan ekonomi 11 terdapat kemudahan dalam Kredit Usaha Rakyat, dalam paket ke 12 terdapat kemudahan, dalam memulai usaha melalui  deregulasi Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Dalam aturan itu batas minimal modal dasar bagi perseroan terbatas sebesar Rp 50 juta. Namun khusus bagi UMKM ditentukan berdasar kesepakatan para pendiri. Pengertian dari ketentuan baru ini seperti dijelaskan Kemenko Perekonomian Darmin Nasution modal dasar berusaha tergantung pemilik modal orang orang yang akan mendirikan PT. Kalaupun setiap orang hanya memiliki Rp 500 ribu, pemerintah akan tetap memproses PT yang akan didirikan,"


Kemudahan lainnya yang berubah ialah pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Semula pengurusan dokumen tersebut dilakukan masing-masing, kini pelaku usaha hanya perlu mengurus satu dokumen saja. Kemudahan kemudahan ini, tentunya tetap diikuti dengan pengawasan realisasi pelaksanaan dilapangan, dan juga diharapkan membawa dampak keseimbangan penyerapan anggaran pemerintah dengan produktivitas.

Tentang Penulis

Dadan Sutaryana

Redaktur Puspem

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00