• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Editorial

Polemik Pulau Reklamasi Berlanjut, Siapa yang Kuat

8 June
09:33 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Polemik tentang pulau reklamasi di teluk Jakarta terus berlanjut. Gubernur DKI Anies Baswedan  menyegel 932 bangunan di pulau C dan D reklamasi teluk Jakarta, yang diwilayah itu telah dibangun  409 rumah, 212 rumah kantor , dan 313 rukan-rumah tinggal.

Penyegelan yang dilakukan Anies bukanlah kali pertama. Pulau D tercatat sudah tiga kali disegel, yakni dua kali pada periode Gubernur Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan sekali ini di periode Anies Baswedan. Di era Ahok, penyegelan Pulau D pernah dilakukan pada Juni 2015, selanjutnya, penyegelan kedua dilakukan pada 4 April 2016 dan di era Anies penyegelan ketiga dilakukan pada 7 Mei 2018, kemarin. Perseteruan mulai dari ijin reklamasi, analisa dampak lingkungan dan lainnya yang sempat menjadi polemik  dan melibatkan kebijakan dan keputusan sejumlah Menteri itu, nampaknya akan muncul kembali seiring dengan kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan penyegelan kembali dengan dasar tidak adanya Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.

Pemda DKI menyatakan secara tegas bahwa dasar penyegelan yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perda No 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Perda No 1 Tahun 2012 tentang  RTRW 2030, serta Pergub No 28 Tahun 2012 tentang Penindakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Sementara pengembang pulau reklamasi berdalih telah dua tahun mengajukan IMB, namun IMB tak bisa terbit karena dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait reklamasi masih belum diselesaikan DPRD dan Pemprov DKI, bahkan sampai sekarang. Dua Raperda dimaksud adalah Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Sah sah saja masing masing fihak berdalih, namun negeri ini punya peraturan dasar yang harus dipatuhi siapa saja yang bermaksud mendirikan bangunan. Ketegasan terhadap penerapan kajian kajian dasar tentang pemanfaatan pulau reklamasi yang telah ada, tentunya juga harus dilakukan dengan segala konsekuensinya.

Fakta yang nampak sekarang adalah disatu sisi pengembang nekad terus membangun tanpa IMB, dengan ratusan bangunan yang berdiri kokoh, disisi lain nampak masih ada kebimbangan penerapan sanksi terhadap pendirian bangunan yang belum mengantongi IMB itu, apakah segera dirobohkan atau masih harus ada bargaining membiarkan bangunan yang telah ada tetap ada. Jelas, semuanya  dengan segala konsekuensinya, alias untung ruginya, yang  bisa jadi, kembali melibatkan orang orang penting dinegeri ini.

Mengutip pendapat senior saya, guru saya, bahwa pemimpin itu harus jujur, cerdas,  tegas,  tuntas dan ikhlas, maka, harapan rakyat khususnya rakyat yang ada disekitar pulau reklamasi selanjutnya adalah penyelesaian secara tuntas polemik pulau reklamasi Teluk Jakarta dan semua fihak harus ikhlas menerima segala konskuensi keputusan yang diambil pemimpin DKI Jakarta. Rakyat semua lapisan harus menerima manfaat dari pulau pulau baru yang terlanjur ada itu. Jika demikian bisa jadi, yang namanya polemik selanjutnya akan muncul, dan ketegasan harus bisa menuntaskan polemik, bukan lagi bicara siapa akhirnya yang kuat. (Foto : Mongabay)

Tentang Penulis

Agung Susatyo

Redaktur Senior RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00