• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Ternyata BNPT Tak Punya Data Soal Isu TNI Terpapar Radikalisme

21 November
15:52 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sedang menjadi sorotan Komisi III DPR RI. Hal itu nampak jelas dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Ketua BNPT Suhardi Alius beserta jajarannya, di gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Bahkan Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir menyatakan, dia bersama seluruh rekan-rekannya di Komisi III menginginkan evaluasi menyeluruh hingga mempertanyakan apakah BNPT itu masih bisa diandalkan sebagai pendeteksi tindakan teror di Indonesia atau tidak. Tentunya semua harus mendengarkan juga penjelasan dari BNPT itu sendiri.

Kemungkinan terburuk, kata Adies, apabila memang ditemukan bahwa berdasarkan perkembangan evaluasi, akhirnya BNPT dinyatakan sudah tidak kompeten lagi, bisa saja tugas mereka dialihkan kepada kepolisian, dalam hal ini Densus 88 Mabes Polri.

Pertanyaan yang muncul seputar kinerja BNPT akibat pengamatan anggota dewan bahwa semakin diberantas tapi semakin bermunculan paham-paham dan 'ranting' baru dari radikalisme itu. Padahal, hal tersebut adalah tugas utama BNPT untuk mengantisipasi alias melakukan program sampai tindakan pencegahan dini. Selain itu, kata dia, anggota Komisi III juga mempertanyakan kenapa selalu ada kejadian terorisme lebih dulu baru ada langkah antisipasi yang diambil. 

Ia lantas sempat menyinggung pula sedikit keberhasilan BNPT dalam program deradikalisasi terhadap para narapidana terorisme yang berhasil diubah cara pandangnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila, hingga mereka mau kembali dan tidak radikal lagi. Namun berhasil atau tidak itu relatif jadinya, sebab seperti diucapkan sebelumnya, justru sekarang semakin banyak muncul sel-sel radikalisme baru berujung aksi terorisme di Indonesia.  

"Kalau dibilang berhasil atau tidak itu relatif. Dan pertanyaan kami serta kawan-kawan (di Komisi III), kenapa semakin banyak juga paham-paham yang baru atau ranting-ranting semakin menjamur?" kata Adies kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Oleh karena itu, Adies meminta BNPT lebih berkoordinasi lagi dengan pihak Densus 88 Polri, terkait pencegahan hingga deradikalisasi.

"Satu koordinasi yang terintegrasi, yang luar biasa, dimana pencegahan berlangsung cepat serta langsung ke titik sarangnya, langsung dideradikalisasi," ungkap Adies.

Komisi III nantinya menurut Adies, akan merencanakan rapat gabungan dengan sejumlah pihak yang terkait dengan terorisme. Dari Komisi I, Komisi VIII, TNI, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). 

Data TNI dan ASN Terpapar Radikalisme

Dalam Raker tadi siang, Kepala BNPT Suhardi Alius sempat dicecar pertanyaan soal banyaknya anggota TNI yang terpapar radikalisme. Hal itu sempat disampaikan pula oleh mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding mempertanyakan pemetaan terorisme di kalangan ASN, civitas kampus, dan TNI. 

"Dalam kaitan pemetaan wilayah kampus, ASN, dan sebagainya. Dalam kaitan terhadap statement yang sempat dilontarkan oleh Pak Ryamizard Ryacudu bahwa ada tiga persen anggota TNI terpapar radikalisme, terorisme, bagaimana pandangan saudara terkait itu?" kata Sudding.

Jawaban Suhardi cukup mengejutkan, karena menurutnya, BNPT sebenarnya tidak punya data seperti yang disampaikan Ryamizard. Mengenai informasi itu, dirinya juga ikut dihubungi langsung oleh mantan Menko Polhukam Wiranto kala itu. Hal itu juga berlaku sama dengan info soal ASN yang terpapar radikalisme.

"Mohon izin, kami sampaikan di forum ini. Begitu ada statement (TNI terpapar radikalisme), kami ditelepon oleh Pak Wiranto langsung, 'Hardi, dari mana data itu?'. (Dijawab) 'Saya juga nggak tahu, Pak, bisa tanya (langsung) sama Pak Menhan, kami tidak punya data itu'," jawab Suhardi.

Menurut Suhardi, soal TNI dan ASN yang terpapar radikalisme, BNPT sama sekali tidak memiliki data, melainkan hanya informasi yang berasal dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. 

"Jadi data tidak pernah kami dapatkan, hanya informasi-informasi. Dan sebagai masukan juga, ASN juga demikian, kami banyak memetakan, kerja sama dengan Kemen PAN-RB. Dan kami juga tidak pernah merilis jumlah perguruan tinggi (yang terpapar radikalisme)," tutur Kepala BNPT Suhardi Alius.

Suhardi lantas memberikan alasan kenapa tidak mau merilis data-data terkait terorisme kapada publik. BNPT khawatir akan terjadi kegaduhan. Sehingga yang terpenting saja yang dijalankan selama ini, yaitu bagaimana mereduksi paham-paham radikalisme di lembaga-lembaga perguruan tinggi maupun ASN.

"Jadi statement itu tidak akurat? (soal TNI terpapar radikalisme) Tidak ada data sama sekali?" kejar Sudding.

"Tidak Pak, mungkin bisa tanya (langsung) Mabes TNI," kata Suhardi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00