• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

MUI: Harta Korban First Travel Harus Dikembalikan

21 November
12:15 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai negara harus hadir untuk para korban First Travel yang telah terkena tipu sekian lama. Tetapi harus juga dipertanyakan mengapa aset tersebut akan masuk ke negara.

Paling tidak, katanya, fungsi negara itu ada 4. Pertama untuk ketertiban, kedua kemakmuran dan kesejahteraan, ketiga pertahanan keagamaan, keempat keadilan dan ini bisa dilakukan ditegakkan karena bahwa hukum itu sama.

"Karena Indonesia merupakan negara hukum bagaimana menegakkan keadilan dalam konteks ini coba melihat perkembangan oleh putusan mahkamah agung menggunakan KUHP seperti pasal 39, 46 juncto pasal 46," jelas Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan kepada RRI, Kamis (21/11/2019).

"Ketika sudah ada putusan maka negara dalam konteks untuk penegakan keadilan kembalikanlah kepada pemilik, bagaimana cara mengembalikan kepada pemilik yaitu ada mekanisme hukum karena ada data yang sesungguhnya sudah dihadirkan di pengadilan kita menyayangkan kenapa MA belum mengembalikan. Nah itu bisa mengajukan PK karena itu ada mekanisme hukum yang perlu ditegakkan," sambungnya.

Menurutnya kita bernegara harus ada filosofinya, negara harus harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Maka dalam hal ini kepala negara sebagai kepala eksekutif bersama yudikatif Mahkamah Agung mempunyai tanggung jawab kenegaraan dalam konteks penegakan hukum yang seadil-adilnya.

"Bagaimana menggantinya? Antara lain bahwa keadilan masyarakat jangan sampai tercederai yaitu bahwa harta yang dimiliki peserta first travel sudah sepatutnya, sudah sewajarnya dikembalikan, sekarang pertanyaannya uang itu ada dimana?," tutupnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung memastikan akan menunda pelaksanaan lelang aset milik perusahaan perjalanan umrah First Travel. Jaksa Agung Burhanuddin pun disebutkan telah memerintahkan Kejaksaan Negeri Depok terkait penundaan tersebut. 

"Kita pending. Kejari Depok diminta pimpinan untuk tidak melakukan eksekusi apalagi lelang," ungkap Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).

Ia pun tidak mengungkapkan sampai kapan penundaan akan terus dilakukan. Saat ini, Mukri menuturkan, Kejaksaan Agung sedang melakukan kajian agar aset tersebut tetap dapat dikembalikan ke korban. 

"Sedang kita lakukan kajian untuk mencari opsi apa yang paling tepat dalam rangka untuk berupaya mengembalikan aset para nasabah ini," katanya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00